Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang menuntut ganti rugi setelah tiga bulan peristiwa berlalu. Ketua Tim Advokasi Pembela Warga Kampung Tanah Merah Faizal Hafied menuturkan, warga ingin adanya dialog dengan pihak PT Pertamina (Persero) untuk membahas ganti rugi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami, mulai hari ini, sejak tanggal 7 Juni sampai 1 bulan mendatang, yakni 7 Juli, membuka ruang dialog," kata Faizal saat konferensi pers di Jalan Koramil, Plumpang, Jakarta Utara, Rabu, 7 Juni 2023.
Warga ingin berdialog dengan Pertamina
Dia menyampaikan, warga ingin berdialog langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati. Sebab selama ini tidak ada pembicaraan terbuka antara pejabat teras perusahaan BUMN itu dengan warga yang menjadi korban kebakaran Depo Plumpang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam waktu satu bulan ini, diharapkan adanya dialog dan penyelesaian masalah bisa tercapai. Apabila tidak ada tanggapan, maka warga akan menempuh jalur hukum.
"Kami akan lakukan langkah-langkah hukum baik bersifat litigasi maupun non litigasi dan seluruh upaya lainnya untuk meminta dukungan dan bantuan kepada kepada stakeholder bangsa," tutur Faizal Hafied.
Sampai saat ini, dia menerima hampir 100 surat kuasa dari warga yang meminta bantuan advokasi. Mereka yang mengajukan mengeluhkan kerugian materiel dan imateriel.
Saat konferensi pers, banyak warga berkumpul di lahan bekas rumah yang hancur akibat kebakaran. Mereka yang hadir ada yang kehilangan anggota keluarga dan mengalami luka bakar di tubuh yang belum pulih.
Minta pemerintah turun tangan
Dalam tuntutannya, kata Faizal Hafied, warga meminta agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta Menteri BUMN, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, memberi perhatian khusus kepada korban. Serta meminta Polri mengusut tuntas dan transparan terhadap penyebab kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
"Dengan segala rasa hormat memohon perhatian khusus dari Bapak Presiden yang kami cintai, Bapak Presiden Jokowi, berkaitan dengan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga Plumpang dan PT Pertamina (Persero)," kata Faizal.
"Jadi, kacamatanya digunakan kacamata korban, harapan korban untuk mendapatkan hal yang layak, kompensasi yang layak untuk memulihkan kerugian yang terjadi, yang tidak diharapkan ini," ujarnya.
Sebelumnya, kebakaran Depo Pertamina Plumpang terjadi pada Jumat malam, 3 Maret 2023. Penyebabnya diduga berawal dari kebocoran pipa bahan bakar minyak.
Respons Pertamina
Sementara itu Ketua RW. 09, Abdus Syakur, mengatakan belum ada titik kesepakatan perihal penyelesaian masalah ganti rugi tersebut. Maka dari itu, warga setempat mempercayakan penyelasaian masalah itu kepada tim advokasi yang telah dibentuk.
"Kami titipkan amanah korban kepada Tim Advokasi Pembela Warga Kampung Tanah Merah," ujar Abdus Syakur soal ganti rugi kebakaran di depo Plumpang Pertamina tersebut.
PT Pertamina (Persero) pun buka suara soal ganti rugi ini. "Untuk ganti rugi materil kami masih menunggu aturan dan mekanismenya, bagaimana verifikasinya dan lain-lain," kata VP Corporate Communication, Fadjar Djoko Santoso, melalui keterangan tertulis, Rabu, 7 Juni 2023.
Lebih lanjut, Fadjar menyebut bahwa Pertamina adalah perusahaan negara. "Karena kami perusahaan milik negara jadi semua harus bisa dipertanggungjawabkan," tutur dia.
M FAIZ ZAKI | AMELIA RAHIMA SARI
Foto 
