Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Posisi politik PDIP di DKI Jakarta akan berubah haluan bersamaan dengan dilantiknya Heru Budi Hartono sebagai penjabat Gubernur DKI pada Senin mendatang, 11 Oktober 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Fraksi PDIP di DPRD DKI yang selama ini begitu pedas terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menjadi oposisi terhadap segala kebijakan Anies, akan mulai bersikap yang mereka sebut sebagai kritis konstruktif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kemarin kita menempatkan diri sebagai fraksi oposisi karena Anies bukan dukungan dari PDIP," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Senin, 10 Oktober 2022.
Adapun mulai Senin, 11 Oktober nanti, menurut Gembong, sikap Fraksi PDIP akan berubah terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mengatakan, Heru Budi Hartono adalah ASN yang diberikan mandat oleh Presiden Jokowi sebagai Pj Gubernur.
"Maka, Fraksi PDIP posisinya sekarang berubah, berubahnya adalah kritis konstruktif, gitu," ungkapnya.
Kendati tak lagi bersikap oposisi, Gembong mengaku Fraksi PDIP tak segan-segan untuk mengkritik Heru Budi Hartono. "Kalau Pak Heru ke depan menjalankan tupoksinya tidak memerhatikan kepentingan rakyat Jakarta secara keseluruhan, sudah barang tentu fraksi PDIP keras untuk mengkritik Pak Heru," ujarnya.
PDIP percaya kemampuan Heru Budi Hartono
Gembong menyatakan percaya terhadap kemampuan Heru Budi Hartono sebagai orang yang telah dipilih oleh Presiden Jokowi.
"Saya yakin beliau akan paham memposisikan diri sebagai Pj dengan latar belakang sebagai ASN, akan menjalankan tupoksi sebagai Pj secara profesional," ujarnya.
Ia meminta Heru segera memetakan dan inventarisasi persoalan di Jakarta dan membuat skala prioritas. Meskipun di Rencana Pembangunan Daerah dan di RPJMD, inventarisasi sudah ada, hal tersebut tetap menjadi bahan baku yang harus dieksekusi oleh Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI.
Dari RPD dan RPJMD sebagai bahan baku yang ada, harus diinventarisasi kemudian dibuat skala prioritasnya. Sehingga, setelah membuat skala prioritas maka akan terlihat program mana yang belum diselesaikan Gubernur Anies Baswedan selama lima tahun menjabat.
Daftar prioritas masalah yang harus diselesaikan Heru Budi
Gembong memaparkan sejumlah masalah prioritas yang harus dikerjakan Heru Budi Hartono begitu nanti ia dilantik sebagai Pj Gubernur DKI.
“Skala prioritas utama yang harus dikerjakan adalah Pj harus membangun chemistry yang kuat dengan SKPD. Artinya, dengan pegawai negeri Jakarta. ASN kita harus dikompakkan, harus buat satu barisan dalam mengemban tugas dan amanah sebagai Pj,” ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, Pj Gubernur harus membangun koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal, instansi samping. “Tidak kalah penting membangun koordinasi dengan DPRD. Kalau itu semua sudah dibangun, maka Insya Allah Pak Pj mampu melakukan percepatan terhadap program-program yang tertuang dalam RPJMD maupun RPD DKI Jakarta,” kata Gembong.
“Jadi sudah ada RPD, tinggal Pak Heru menjalankan yang sudah ditetapkan. Kemudian dilakukan inventarisasi. Setelah inventarisasi yang paling penting adalah melakukan skala prioritas,” kata dia.
Menurutnya, Pj Gubernur harus mengerjakan program yang belum sempat dieksekusi Anies Baswedan selama lima tahun menjabat Gubernur.
“Contoh persoalan banjir, menurut saya, bagi Pak Heru harus menjadi skala prioritas pertama. Kemudian, skala prioritas kedua adalah soal kebutuhan dasar warga Jakarta, salah satu adalah soal jaringan air bersih. Ini saya kira juga harus menjadi skala prioritasnya Pak Heru dalam mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI,” ujar dia.
Foto 
