Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan normalisasi sungai Ciliwung dilanjutkan setelah sempat mandek di era Anies Baswedan. Kepastian tersebut diungkap Heru usai bertemu dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pada Senin, 17 Oktober 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“(Pembahasan) ada kaitannya dengan normalisasi sodetan Kali Ciliwung, Ciawi, Cimahi, dan seterusnya, dan memang master plan penanggulangan banjir yang nanti kami sinergikan,” kata Heru.
Apa Itu Normalisasi Sungai
Menurut Peneliti Balitek Daerah Aliran Sungai atau DAS Solo, Irfan B Pramono, seperti dikutip dari laman menlhk.go.id, normalisasi sungai merupakan proses untuk mempercepat aliran air ke laut. Teknik ini dapat dilakukan melalui pelurusan sungai, pengerukan, dan pembuatan tanggul dari beton atau urukan tanah di bantaran sungai.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tujuannya agar aliran sungai menjadi lebih lancar dan tak terhambat karena adanya kelokan maupun erosi tebing sungai. Namun, normalisasi dapat menimbulkan beberapa konsekuensi, seperti suplai air tanah berkurang, cepatnya penurunan permukaan tanah, dan intrusi air laut makin masuk ke daratan.
Baca : Penanganan Laporan Pengaduan di Meja Balai Kota DKI Dijanjikan Selesai dalam 3 Hari
Ahli Drainase dan Anggota Pusat Penelitian Infrastruktur dan Lingkungan Berkelanjutan Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau ITS, Umboro Lasminto mengungkapkan, prinsip untuk mengatasi banjir sungai adalah menahan sebanyak-banyaknya air di hulu sungai untuk mengurangi air yang mengalir ke hilir agar sungai masih mampu untuk mengalirkannya.
Sementara itu, di bagian hilir memperlancar aliran air agar banjir segera mengalir ke laut untuk menghindari terjadinya luapan air di sungai.
“Ada beberapa cara untuk menahan air di bagian hulu DAS dalam upaya mengurangi air yang mengalir ke hilir, yaitu membuat tampungan air dalam bentuk bendungan, waduk, situ, embung, atau bentuk tampungan air lain,” ungkap Umboro, dikutip Tempo dari its.ac.id, pada 20 Oktober 2022.
Petugas menggunakan ekskavator untuk mengeruk lumpur sedimentasi Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, Jakarta, Selasa 27 Juli 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung dari Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, hingga Kampung Melayu, Jakarta Timur. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menurut Umboro, normalisasi sungai dapat memperlebar, meningkatkan kedalaman aliran atau memperhalus permukaan sungai agar kecepatan dan kapasitas debit meningkat. Normalisasi dapat dilakukan dengan membuat tebing sungai tegak atau hampir tegak bila ketersediaan lahan terbatas. Agar tidak longsor, maka digunakan dinding beton. Dengan demikian, saat ketersediaan lahan terbatas, peningkatan kapasitas alir sungai tetap dapat dilakukan dengan cara normalisasi sungai. Teknik ini cocok diterapkan di daerah hilir sungai.
Beda Normalisasi dengan Naturalisasi
Menurut Irfan, inti dari naturalisasi sungai adalah mengembalikan fungsi dan bentuk sungai sebagaimana aslinya, sehingga bisa menambah kapasitas penyimpanan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Bila normalisasi dibuat lurus, maka bentuk sungai pada teknik naturalisasi dibuat layaknya sungai sebagaimana mestinya, yakni berkelok. Selain itu, untuk mempertahankan bentuk kelokan, di pinggiran sungai juga ditanami berbagai tanaman. Upaya naturalisasi lebih efektif dilakukan di tengah dan hulu sungai
Irfan menjelaskan, kedua cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam proses normalisasi, dampaknya lebih cepat terlihat. Tetapi membutuhkan biaya yang cukup besar karena prosesnya perlu pelebaran sungai dan pembangunan dinding tebing sungai. Sedangkan untuk proses naturalisasi lebih murah. Tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Teknik ini efektif atau terlihat hasilnya pada waktu tanaman dapat berfungsi menahan air untuk meresap ke dalam tanah.
“Jadi sebaiknya, kedua cara ini dilakukan, normalisasi di hilir dan naturalisasi di hulu dan tengah DAS. Keduanya, menurut saya tidak menjadi masalah dan akan saling melengkapi apabila dilakukan bersama-sama. Hasilnya akan lebih optimal,” kata Irfan terkait gebrakan Pj, Gubernur DKI, Heru Budi Hartono.
HENDRIK KHOIRUL MUHID
Baca : Heru Budi Hartono Hijaukan Lagi Kawasan Monas, Pernah Ditebang Anies untuk Revitalisasi
Foto 
