Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Jakarta Internasional Stadium (JIS).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Heru, audit BPK meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk menyempurnakan sarana prasarana, termasuk jalan masuk menuju stadion agar lebih sempurna.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Hasilnya harus menyempurnakan sarana prasarana, supaya jalan masuknya lebih sempurna itu," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023.
Karena itu, menurut Heru, Pemprov DKI telah memulai proses penyempurnaan terhadap sejumlah sarana prasarana di JIS. Ia berharap, setelah proses penyempurnaan selesai, JIS bisa lebih bagus.
“Sekarang kita sempurnakan. JIS bagus semua, hasilnya lebih bagus,” tuturnya.
Heru mengatakan tahap penyempurnaan JIS bisa selesai menjelang pelaksanaan Piala Dunia U-17. Sehingga, stadion megah yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan itu bisa dipakai untuk tempat pertandingan Piala Dunia U-17.
Soal rencananya untuk kembali mengaudit JIS oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat DKI, Heru Budi belum mau berkomentar panjang. Ia hanya mengatakan surat permohonan untuk melakukan audit akan segera dikirim ke BPKP.
Meski JIS sudah diaudit BPK, Heru Budi rupanya ingin kembali melakukan audit ulang terhadap JIS dengan melibatkan BPKP dan Inspektorat DKI.
"Inspektorat sama kita minta BPKP," ujarnya.
Ihwal kapan audit akan dilakukan, Heru Budi belum mengungkapnya. "Ya nanti kita lihat," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai usul pembentukan panitia khusus alias pansus JIS tidak tepat. Ia menyarankan masalah ini diperiksa oleh institusi lain.
"Lebih baik diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan,” kata dia kepada Tempo, Jumat, 14 Juli 2023.
Menurut Politikus PDIP itu, kalau pun membentuk DPRD DKI membentuk Pansus JIS, maka harus diisi oleh orang-orang yang tepat dan niat kerja membenahi Jakarta. “Bukan orang yang itu-itu saja, hatinya musti niat kerja membenahi Jakarta, bukan yang lain,” ujarnya.
Menurut dia, audit yang dilakukan oleh empat lembaga di atas untuk menemukan permasalahan yang sebenarnya terjadi di JIS. "Audit jauh lebih baik. Hasilnya lebih detail, objektif, dan tepat,” ucap dia.
Langkah Heru untuk kembali mengaudit JIS dengan melibatkan BPKP dan Inspektorat DKI didukung politikus PSI. Mereka mendukung langkah Heru Budi untuk melibatkan pihak lain untuk melakukan audit JIS.
Sekretaris Fraksi PSI, William A. Sarana mengatakan apa yang dilakukan oleh Heru Budi untuk melakukan audit ulang JIS dengan memakai BPKP dan Inspektorat bukan langkah politis. "Audit adalah langkah yang bijak, proses nonpolitik, jadi bukan hal politis dan ini merupakan suatu yang wajar saja," ucapnya.
Foto 
