Mayoritas Restoran di Bekasi Belum Punya Pengolahan Air Limbah

TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi menyebutkan mayoritas restoran di wilayahnya belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Padahal pemerintah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengolahan Air Limbah.

"Kami ingin menegaskan kembali Perda Nomor 5 Tahun 2018 telah berlaku. Kami berharap pengusaha restoran dapat membangun IPAL," kata ‎Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Luthfi, Rabu, 30 Oktober 2019.

Perda itu, kata Jumhana, mengatur IPAL yang juga berlaku bagi pengelola apartemen dan hotel yang ada di Kota Bekasi serta permukiman penduduk yang tersebar di 12 kecamatan. "Limbah domestik maupun limbah nonkakus atau grey water, dan limbah kakus atau black water sejenisnya, baiknya air limbah tersebut tidak dibuang langsung ke kali atau saluran air," ujarnya.

Menurut Jumhana, jika pengusaha restoran tidak beritikad baik membangun IPAL, maka Pemkot Bekasi tidak akan segan memberikan sanksi tegas berupa penutupan restoran. "Sejauh ini kami masih sosialisasikan Perda tersebut namun jika telah tersosialisasikan tentu akan ada sanksi terhadap pemilik restoran yang tidak memiliki IPAL," kata dia.

Jumhana mengatakan pihaknya menargetkan sungai-sungai terbebas dari limbah. Berdasarkan data tahun 2018, terdapat 6.600 rumah warga yang tidak memiliki septic tank dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). "Kami akan periksa kembali, perumahan dan permukiman warga agar septic tank nanti dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari air tanah," ujarnya.