Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya bekerja sama dengan Komando Daerah Militer Jayakarta (Kodam Jaya) untuk membantu mengamankan proses transisi pengalihan aset dan operasional pelayanan air minum dari swasta. Pengalihan ini mulai dilakukan karena swastanisasi air di Jakarta akan berakhir pada 31 Januari 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin mengatakan alasan pihaknya menggandeng Kodam Jaya untuk memastikan pelayanan air dapat langsung dikerjakan oleh PAM JAYA sacara lancar, setelah kontrak swastanisasi air berakhir.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami akan pastikan pelayanan dari berbagai sisi tidak akan terganggu. Maka, persiapan dan penyiapan dari berbagai sisi telah kami lakukan, termasuk dari sisi pengamanan dengan dukungan dari Kodam Jaya,” ujar Arief dalam keterangannya, Selasa, 20 Desember 2022
Arief menjelaskan, walaupun kontrak berakhir pada 31 Januari 2023, PA. Jaya baru akan mulai melakukan operasional pelayanan langsung pada 2 Februari 2023. Dalam rentang waktu tersebut, nantinya akan terus dilakukan pengalihan aset dari Palyja dan Aetra kepada PAM Jaya.
Arief menambahkan, dukungan Kodam Jaya menambah keyakinan bahwa negara hadir untuk mewujudkan kedaulatan air bagi seluruh warga Jakarta. Dukungan ini, lanjut Arief, bisa membantu target Pemprov DKI Jakarta dalam mencapai 100 persen cakupan pelayanan air minum perpipaan pada 2030.
“Untuk mencapai 100 persen cakupan pelayanan, bukan hanya tentang penyediaan suplai air atau penambahan jaringan saja, tapi juga perlu adanya dukungan pengamanan dari gangguan kamtibmas dalam proses mewujudkannya,” ucap Arief.
Sebelumnya, Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri BP BUMD DKI Thomas mengatakan sejak Juli 2022 PAM Jaya telah mentransisi proses pengakhiran kerja sama dengan Palyja dan Aetra. Proses transisi melibatkan sejumlah stakeholder seperti Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan KPK dan BP BUMD DKI.
Proses transisi berupa penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia. Penandatanganan PKS dilakukan 14 Oktober 2022,” ujarnya.
Dia mengatakan PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia menandatangani PKS tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) melalui optimalisasi aset eksisting dan penyediaan asset baru dengan skema pembiayaan bundling.
Menurut dia, PT Moya Indonesia hanya bertugas memproduksi air bersih, sedangkan penyaluran air bersih dilakukan oleh PT PAM Jaya. “Itu kerja samanya (dengan PT Moya) berbeda dengan model kerja sama yang lalu (dengan Palyja-Aetra). Jadi kerja sama (dengan PT Moya) berupa berbasis kinerja itu juga," kata Thomas.
Dalam hal ini, kata Thomas, PAM Jaya akan menguasai secara penuh, baik asset maupun sumber daya manusia, serta layanan ke masyarakat.
M JULNIS FIRMANSYAH I MUTIA YUANTISYA
Foto 
