Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ekonomi

<font face=arial size=1 color=#FF0000><B>AMIR SAMBODO:</B></font><br /><font face=arial size=3><B>Honggo Bisa Habis</B></font>

8 Oktober 2012 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam situasi terjepit lantaran utang yang jatuh tempo, bos PT Silakencana Tirtalestari, Honggo Wendratno, datang ke kantor Perusahaan Pengelola Aset (PPA) di Jakarta, Senin dua pekan lalu. Ditemani Amir Sambodo, Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries, Honggo menjelaskan ketidakmampuan perusahaannya mencicil utang secara tunai.

Pada 27 Agustus 2012, Tuban Petro mestinya menyetor Rp 734 miliar kepada pemerintah, melalui PPA. Silakencana adalah pemilik 30 persen saham Tuban Petro. Sisanya (70 persen) menjadi kepunyaan PPA. Induk perusahaan petrokimia itu berutang kepada pemerintah dalam bentuk multi-year bond senilai Rp 3,1 triliun.

Honggo mengklaim asetnya masih bernilai dan cukup untuk membayar utang kepada negara. Tapi PPA menolak, lantas menerbitkan notice of default alias pernyataan gagal bayar. Kamis pekan lalu, Amir Sambodo menjelaskan musabab dan konsekuensi gagal bayar tersebut kepada Bambang Harymurti, Jobpie Sugiharto, Retno Sulistyowati, dan Pingit Aria dari Tempo.

Mengapa Tuban Petro gagal bayar utang?

Kami enggak punya uang sebesar tagihan. Saat itu cuma ada tunai Rp 66 miliar untuk membayar pokok dan Rp 14 miliar untuk bunga utang. Masih kurang Rp 600-an miliar. Kami menawarkan pembayaran menggunakan saham dan aset. Minimum kami bisa memperoleh US$ 75 juta, cukup untuk membayar cicilan. Tapi PPA menolak karena, berdasarkan perjanjian, cicilan harus dalam bentuk tunai.

Apa konsekuensi atas pernyataan gagal bayar itu?

Dengan notice of default itu, otomatis semua perusahaan di dalam grup juga gagal bayar, termasuk TPPI. Konsekuensinya, kami harus membayar seluruh utang yang tersisa, bukan cuma cicilan. Dan kewajiban beralih ke Honggo sebagai guarantor, bukan lagi Tuban Petro karena sudah gagal bayar. PPA memberikan tenggat selama 180 hari kepada Honggo, sebagai pemegang personal guarantee, untuk melunasi utang obligasi yang tersisa Rp 2,8 triliun.

Apa yang akan terjadi bila Honggo tak bisa memenuhi tenggat?

Kalau dalam waktu itu tidak bisa menyelesaikan, Honggo habis. Sama sekali habis.

Saham Honggo yang 30 persen diambil alih?

Saham Silakencana 30 persen dikuasai PPA, yang bisa dieksekusi setiap saat, sehingga saham Tuban Petro dimiliki PPA semua. Tapi sekarang belum dieksekusi.

Bisakah PPA menyita aset pribadi Honggo?

Namanya personal guarantee, kalau hasil penjualan aset tidak cukup untuk melunasi utang, harus menanggung secara pribadi.

Apa tanggapan Honggo?

Dia minta tiga perusahaan (TPPI, Petro Oxo Nusantara, dan Polytama Propindo) dijual.

Kalau aset itu dijual, apakah cukup untuk menutup tunggakan ke PPA?

Dalam tenggat 180 hari ini, aset anak perusahaan akan divaluasi. Berdasarkan valuasi sebelumnya, PT Petro Oxo Nusantara ditaksir US$ 136 juta, PT Polytama Propindo US$ 75 juta, dan TPPI Rp 1,07 triliun. Saya jelaskan ke PPA, ini bisa terbayar semua. Bila itu yang terjadi, kepemilikan Silakencana menjadi 78 persen, sedangkan PPA turun tinggal 22 persen.

Sebelum terbit notice­ of default, Tuban Petro dan TPPI bertemu dengan PPA? Kabarnya, Anda membawa investor?

Ada. Sudah siap. Nobel Chemicals berminat membeli Polytama Propindo. Sedangkan Wellington tertarik memperbesar kepemilikannya di Petro Oxo Nusantara. Dulu Honam dan Samsung juga berminat, tapi batal begitu melihat betapa ruwetnya TPPI. Qatar tertarik pada kilang LPG milik TPPI. Jadi memang Tuban ini sebenarnya sangat strategis.

Mengapa tidak sepakat?

PPA minta tanggal 27 September harus dibayar tunai. Ya, enggak mungkinlah....

Pada 11 Oktober 2012, TPPI akan menggelar rapat umum pemegang saham. Apa agendanya?

Direksi dan komisaris TPPI menyampaikan alternatif untuk menyelesaikan masalah TPPI. Sampai alternatif kebangkrutan atau call in. Dalam call in, Pertamina memasok, mengoperasikan, dan menjual produk. TPPI dapat management fee saja.

Apa solusi yang Anda tawarkan?

Ada lima alternatif untuk Tuban Petro. Pertama, bisa saja eksekusi jaminan. Kedua, asset settlement, itu kalau pemerintah ingin memiliki. Ketiga, penjualan aset oleh Tuban Petro, sebaiknya lelang. Keempat, dimungkinkan untuk restrukturisasi lagi. Intinya, semua penguasaan ada di PPA. Kalau untuk TPPI pilihannya hanya ada dua: pailit atau restrukturisasi. Restrukturisasi juga berat. Atau debt to equity conversion.

Apakah Honggo siap seandainya harus keluar dari TPPI?

Dia bilang, ya…, mau apa lagi. Dia tidak ada akses langsung ke PPA, lewat Tuban Petro. Dia menawarkan aset, ditolak. Walaupun saya berargumentasi, secara perdata tidak dilarang membayar utang menggunakan aset.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus