<font size=1 color=brown>PERTAMBANGAN</font><br />Karpet Merah buat Pemerintah

Hampir 13 jam tim dari Newmont Mining Corporation, Sumitomo Corporation, dan Pusat Investasi Pemerintah menggelar pertemuan di Hotel Four Seasons Jakarta, Ahad dua pekan lalu. Sejak pukul dua siang, mereka membahas divestasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Kesepakatan akhirnya tercapai Senin subuh. ”Pusat Investasi Pemerintah akan membeli saham Newmont dalam divestasi,” kata sumber Tempo pekan lalu. Hari itu batas akhir keputusan divestasi Newmont setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperpanjangnya selama sebulan.

Calon pembeli 7 persen saham Newmont seharusnya diputuskan pada 18 Maret lalu. Namun pemerintah meminta perpanjangan waktu hingga 18 April. Sesuai dengan kontrak karya pertambangan, Newmont Mining dan Sumitomo wajib melakukan divestasi (melepas) 51 persen sahamnya kepada Indonesia. Sebanyak 20 persen saham telah dilepas kepada PT Pukuafu Indah. Sebanyak 24 persen dijual kepada PT Multi Daerah Bersaing, konsorsium PT Multicapital milik Grup Bakrie dan PT Daerah Maju Bersaingperusahaan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, serta Kabupaten Sumbawa. Sekarang kewajiban divestasi Newmont tersisa 7 persen.

Juru bicara Newmont, Rubi Purnomo, membenarkan kesepakatan telah ditandatangani. Karpet merah telah dibentangkan untuk pemerintah pusat. "Saham Newmont akan dibeli Pusat Investasi sebagai perwakilan pemerintah pusat," ujarnya pekan lalu.

Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, keputusan pemerintah sudah final. "Tinggal masalah administratif," ujarnya Rabu pekan lalu. Sumber Tempo membisikkan, Pusat Investasi akan membeli saham dengan harga US$ 258 juta (sekitar Rp 2,32 triliun). Harga ini lebih rendah daripada taksiran semula, US$ 271,6 juta, yang disepakati Newmont dengan tim negosiasi pada November tahun lalu.

Masalahnya sekarang bukan harga. Sebagai wakil pemerintah, Pusat Investasi meminta jaminan dari Newmont, yakni 7 persen saham terakhir tak bermasalah. Salah satu yang dikhawatirkan adalah gugatan Pukuafu.

Perusahaan milik pengusaha Jusuf Merukh itu mengklaim paling berhak membeli 31 persen saham Newmonttermasuk sisa saham 7 persen. Pada November 2010, Pukuafu menang dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Newmont mengajukan permohonan banding.

Pusat Investasi mengajukan klausul jaminan lain. Saham yang dibeli pemerintah tak akan merosot nilainya saat Newmont Nusa Tenggara masuk ke bursa efek (go public). Bila harga saham di pasar modal nanti lebih rendah, Newmont diminta mengganti selisihnya.

Ada juga usul dividen minimum yang harus dibayarkan Newmont setiap tahun kepada pemerintah. Pusat Investasi, ujar sang sumber, sangat berhati-hati karena sejak awal Kementerian Keuangan sadar kerugian atas pembelian saham Newmont bisa berakibat fatal.

Lantaran negosiasi alot, pekan lalu Kementerian Energi kembali memperpanjang batas waktu penuntasan divestasi hingga 18 Mei. "Yang penting sekarang sudah dipastikan terlebih dulu pembelinya," kata sumber itu.

Pusat Investasi bukan satu-satunya yang berminat membeli 7 persen saham Newmont. Multi Daerah Bersaing tetap menginginkan sisa saham itu. Bahkan Kabupaten Sumbawa Barat ingin membeli sendiri di luar konsorsium Multi Daerah Bersaing, dengan menggandeng investor baru, PT Titan Metalssalah satu pemiliknya Eddy Sambuaga, putra Presiden Direktur Grup Lippo Theo L. Sambuaga.

Bupati Sumbawa Barat Zulkifli Muhadli sempat mengancam akan menutup area tambang Batu Hijau Newmont bila permintaannya tak dipenuhi. Benar saja, Senin pekan lalu, setelah Kementerian Keuangan mengambil keputusan, masyarakat Sumbawa Barat menggelar demonstrasi besar-besaran di depan gerbang proyek Batu Hijau (baca "Rusuh Tujuh Persen")

Menteri Agus juga menjadi sasaran protes sebagian anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selasa tiga pekan lalu, Agus dan Komisi Keuangan sedang membahas Rancangan Undang-Undang Mata Uang. Beberapa anggota Dewan, di antaranya Nusron Wahid, malah mempersoalkan rencana Agus menunjuk Pusat Investasi membeli saham Newmont. "Tujuan Pusat Investasi bukan membeli saham, melainkan mempercepat pembangunan infrastruktur," kata anggota dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Tak hanya itu, rombongan Komisi Energi dan Komisi Keuangan terbang ke Nusa Tenggara Barat. Mereka bertemu dengan Gubernur Zainul Majdi, Jumat siang dua pekan lalu. Anggota Dewan dan Gubernur Nusa Tenggara Barat mendesak pemerintah pusat membatalkan niat pembelian saham Newmont dan menyerahkannya kepada daerah. "Menteri Keuangan mengkhianati Komisi Keuangan bila memutuskan membeli," kata Wakil Ketua Komisi Keuangan Harry Azhar Azis.

Sumber Tempo curiga manuver sebagian anggota Dewan ada hubungannya dengan kepentingan Multicapital milik Grup Bakrie, yang menjadi mitra daerah dalam divestasi Newmont. "Bila Agus mengendur, selangkah lagi Multicapital menguasai Newmont," katanya. Namun Harry membantah tudingan itu. "Tak ada kaitannya dengan Grup Bakrie," ujarnya kepada Tempo pekan lalu.

Toh, Agus tampaknya siap berhadapan dengan anggota Dewan. Menurut dia, mustahil Pusat Investasi tak punya legalitas. Tak mungkin juga pemerintah pusat berani memutuskan tanpa perhitungan matang. Pemerintah daerah, ujar Agus, sudah mengantongi 24 persen saham Newmont. "Kini saatnya pemerintah pusat, lengkap sudah."

Agoeng Wijaya, Supriyantho Khafid (Sumbawa Barat)

Rusuh Tujuh Persen

SERIBUAN orang berbondong-bondong menaiki 74 bus Senin pagi pekan lalu. Sebagian besar pegawai negeri sipil dari 17 instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Dari jantung kota, mereka menuju gerbang penambangan PT Newmont Nusa Tenggara di kawasan Batu Hijau, sekitar 20 kilometer dari Taliwang, ibu kota Sumbawa Barat.

Sampai di sana, mereka memblokade pintu masuk penambangan. Spanduk dan poster digelar, tenda besar dipasang. Mereka berorasi: Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat harus mendapatkan 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara.

Hari itu batas akhir keputusan calon pembeli 7 persen saham Newmont. Kabupaten Sumbawa Barat ngotot menguasai sisa saham perusahaan pertambangan tembaga dan emas itu. Mereka telah menggandeng PT Titan Metalssalah satu pemiliknya Eddy Sambuaga, putra Presiden Direktur Grup Lippo Theo L. Sambuaga.

Tapi, di Jakarta, Menteri Keuangan Agus Martowardojo telah memutuskan Pusat Investasi Pemerintah sebagai wakil pemerintah pusat yang akan membeli 7 persen saham Newmont. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menolak keras. Warga pun digerakkan. Setidaknya delapan camat ikut berunjuk rasa.

Camat Poto Tano Amiruddin menyatakan mengerahkan dua 200-an orang menumpang tiga bus dan satu mobil pribadi. "Ini mobilisasi umum," katanya. "Pegawai negeri juga rakyat," kata Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Musyafirin. Pria 47 tahun ini dikenal sebagai pendukung kuat Bupati Sumbawa Barat Zulkifli Muhadli.

Setidaknya 15 dari 25 anggota dewan perwakilan rakyat daerah juga ikut. Ketika matahari mulai terik, tiba-tiba lemparan batu mengenai kepala dua anggota Brigade Mobil dari Kelapa Dua, Depok. Darah mengucur. Saling lempar tak terelakkan.

Dari massa pendukung Bupati ada juga yang terluka. Empat orang dilarikan ke rumah sakit. Polisi menembakkan gas air mata dan water canon. Bentrokan terjadi karena massa memaksa masuk lokasi tambang untuk berjumpa dengan perwakilan Newmont. Tapi polisi menghadang. "Sia-sia kalau memaksa masuk, toh tak ada orang Newmont di lokasi tambang," kata Kepala Kepolisian Resor Sumbawa Barat Ajun Komisaris Besar Hadi Gunawan.

Blokade berakhir ketika Bupati Zulkifli, yang sedang berada di Jakarta membahas divestasi Newmont, berbicara dari ujung telepon seluler yang diperdengarkan melalui pengeras suara. Zulkifli meminta demonstran bubar. "Biarkan saya menanggung risiko, walau harus ditahan," kata Zulkifli.

Sunudyantoro (Jakarta), Supriyantho Khafid (Sumbawa Barat)