<Font size=2 color=#FF0000>Anggaran</font><br />Boikot Belum Akan Berlalu

RAPAT kerja Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah, Selasa siang pekan lalu, terkatung-katung hampir dua jam. Hingga pukul empat sore, ketua sidang Emir Moeis belum juga memulai rapat yang membahas draf revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 yang diusulkan pemerintah itu.

Pembahasan revisi bujet negara 2010 terhenti gara-gara anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dolfie Ofp, menginterupsi rapat yang baru saja dibuka Emir. "Apakah bijak orang yang diduga terkait Bank Century rapat dengan kita?" ujarnya.

Sri Mulyani dinilai tak layak menjelaskan materi perubahan anggaran lantaran sidang paripurna 3 Maret lalu memutuskan bailout Century senilai Rp 6,7 triliun bermasalah dan melanggar aturan. Sri Mulyani dianggap paling bertanggung jawab, bersama bekas Gubernur Bank Indonesia Boediono. Karena itu, beberapa anggota Dewan meminta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang menyampaikan materi.

Mereka mengacu pada surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pimpinan Dewan. Inti surat itu: Presiden menugasi Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mewakili pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang APBN Perubahan 2010.

Setelah adu argumen, Emir akhirnya memutuskan Hatta yang menjelaskan rencana perubahan anggaran. Tapi, alih-alih membacakan materi, bekas Menteri-Sekretaris Negara itu malah mempersilakan Menteri Keuangan membacakan rencana revisi APBN 2010. Walhasil, sampai rapat tuntas menjelang tengah malam, Sri Mulya nilah yang menjelaskan usul pemerintah tersebut.

Seusai rapat hari itu, persoalan boikot terhadap Sri Mulyani oleh sebagian anggota Dewan diharapkan tuntas. Ternyata belum. Dalam rapat-rapat kerja berikutnya, ada kemungkinan boikot bakal berlanjut. Indikasinya sudah terlihat. Sekretaris Jenderal PDI Perjuang an Tjahjo Kumolo menyampaikan memo khusus kepada ketua kelompok Fraksi Partai Banteng di Komisi Keuangan dan Badan Anggaran agar tak berkompromi dengan Sri Mulyani.

Pendek kata, PDI Perjuangan resmi menolak Sri Mulyani menjadi wakil pemerintah di setiap rapat kerja dengan parlemen. "Ini bukan boikot. Kami hanya menghargai sidang paripurna yang merupakan keputusan tertinggi di DPR," ujarnya. Sri Mulyani, kata dia, boleh hadir, tapi tak berhak berbicara.

Rencana memboikot Sri Mulyani sejatinya sudah terdengar setelah proses hak angket penyelamatan Bank Century selesai. Tjahjolah pelopornya. Harry Azhar Azis, anggota Dewan dari Partai Golkar, mendukungnya. Tapi wacana itu menguap begitu saja. Sampai akhirnya terjadi Jumat dua pekan lalu. Dalam rapat Badan Anggaran, Desmond Mahendra (Partai Gerakan Indonesia Raya), Erik Satrya Wardhana (Partai Hati Nurani Rakyat), dan Bambang Soesatyo (Golkar) melakukan walkout menolak Sri Mulyani.

Memang baru PDI Perjuangan yang resmi menolak. Partai-partai lain, termasuk Golkar, partai terbesar kedua, belum mau mengikutinya. Sumber Tempo mengungkapkan, sejumlah anggota Dewan sengaja mengebiri Sri Mul yani agar kinerjanya terganggu. "Supaya diganti oleh Presiden Yudhoyono."

Kepala Ekonom Dana rek sa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa prihatin atas aksi boikot ini. Padahal pembahasan revisi anggaran sudah mendesak lantaran asumsi makro seperti pertumbuhan, harga minyak, dan nilai tukar sudah tak relevan. "Aksi boikot berbahaya buat perekonomian." Revisi anggaran 2010 juga krusial karena ada agenda penting lain yang harus segera "putus". Misalnya dana alokasi rehabilitasi bencana di Sumatera Barat dan Jawa Barat sebesar Rp 5,2 triliun.

Harry Azhar tetap optimistis pembahasan anggaran masih dalam jalur yang tepat. "Masih ada waktu hingga 5 Mei nanti," ujarnya. Meski tak menolak Sri Mulyani, dia tetap menyarankan pemerintah menghadirkan Hatta atau Menteri Keuangan ad interim, agar pembahasan tak berlarut-larut serta tidak rawan interupsi dan walkout.

R.R. Ariyani, Retno Sulistyowati, Padjar Iswara

Asumsi Makro APBNP 2010