<font size=2 color=#FF0000>Anggaran</font><br />Kebut Proyek di Ujung Tahun

KANTOR Satuan Kerja Pengembangan Permukiman di Pejompongan, Jakarta Pusat, seperti tak menyisakan waktu rehat, Selasa pekan lalu. Semua anggota staf unit pengadaan rumah susun sederhana sewa Direktorat Jenderal Cipta Karya di kementerian itu sibuk memeriksa tumpukan berkas di meja masing-masing. "Kini kami memang sedang sibuk-sibuknya mengejar realisasi anggaran," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono kepada Tempo di Jakarta pekan lalu.

Direktorat Jenderal Cipta Karya termasuk instansi yang tinggi menyerap anggaran. Sampai awal November, belanja modal yang terserap sudah mencapai 74 persen dari pagu Rp 8,07 triliun. Namun tingginya penyerapan anggaran di Direktorat Jenderal Cipta Karya tak mampu menolong induknya, Kementerian Pekerjaan Umum. Rata-rata realisasi belanja modal Kementerian Pekerjaan Umum masih rendah, yakni sekitar 61 persen. Padahal tutup buku tinggal sebulan lagi, akhir Desember 2010.

Itu pula sebabnya Kementerian Pekerjaan Umum sedang maraton menuntaskan pekerjaan yang belum terlaksana. Termasuk menggelar tender proyek yang sudah tercatat dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat ada 436 proyek yang sedang dilelang oleh 10 satuan eselon satu. "Kami harus fokus agar target penyerapan Kementerian 93 persen tercapai," ujar Budi.

Kesibukan serupa terasa di Kementerian Pendidikan. Penyerapan anggaran di kantor ini termasuk rendah. Sampai pertengahan November 2010, data Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih 69 persen dari alokasi Rp 63,6 triliun. "Menteri terus mengejar semua satuan kerja agar menuntaskan tender atau pembayaran proyek," kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal di Jakarta pekan lalu.

Menuntaskan proyek menjelang akhir tahun di sejumlah kementerian tak lepas dari desakan Kementerian Keuangan. Bulan lalu, kata Fasli, Menteri Keuangan Agus Martowardojo melayangkan surat ke semua kementerian agar mempercepat penyerapan anggarannya. Agus waswas lantaran sampai akhir September penyerapan belanja pemerintah pusat masih kurang dari 60 persen. Padahal sekarang sudah menjelang akhir tahun. "Kami sepakat jangan sampai belanja modal ditumpuk di akhir tahun," ujar Fasli.

Kinerja penyerapan anggaran pemerintah memang memprihatinkan. Hingga awal pekan lalu, data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan masih mencatat penyerapan anggaran belanja kementerian dan lembaga hanya 54,34 persen dari alokasi Rp 367,7 triliun. Tak banyak bergerak dari posisi akhir kuartal ketiga lalu ketika dilaporkan 51 persen.

Menurut Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa, buruknya pengelolaan anggaran belanja pemerintah sudah terbaca dari jumlah dana pemerintah yang parkir di Bank Indonesia. Data statistik ekonomi dan moneter Indonesia menunjukkan hingga Juli 2010 duit pemerintah di rekening bank sentral mencapai Rp 154,5 triliun. Danareksa memperkirakan fulus pemerintah yang ngendon di Kebon Sirih-alamat kantor Bank Indonesia-terus meningkat menjadi Rp 169,6 triliun akhir bulan lalu. Itu membuktikan bahwa penggunaan anggaran tak cukup efektif. "Itu sudah terjadi selama dua tahun terakhir," dia mengungkapkan.

Purbaya berpendapat tidak efektifnya belanja pemerintah menjadi biang penyebab pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga lalu yang hanya 5,9 persen-padahal ekspektasinya lebih dari 6 persen. Apalagi konsumsi pemerintah sampai triwulan ketiga minus 4,63 persen. Dengan jatah pemerintah 8,07 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, kontribusi konsumsi pemerintah terhadap produk domestik bruto negatif 0,37 persen. "Kasarnya, kinerja pemerintahlah yang mengurangi potensi tingginya pertumbuhan ekonomi," katanya.

Agoeng Wijaya, Rosalina