<font size=2>Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan:</font><br />Pelonggaran Perikanan Tangkap Masih Kajian

PADA awal Agustus, Kementerian Koordinator Kemaritiman mengusulkan untuk membuka keran investasi asing bagi penangkapan ikan, terutama di wilayah perairan Natuna, yang potensinya mencapai 1,14 juta ton per tahun. Pro dan kontra bermunculan. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan belakangan mengatakan rencana itu masih kajian saat dicegat sejumlah wartawan, termasuk Tempo, di gedung Kementerian Kemaritiman, Kamis pekan lalu.

Apa tindak lanjut atas kajian pelonggaran DNI perikanan tangkap?

Siapa yang bilang mau buka? Ini masih kajian dan kami belum tahu arahnya.

Sudah ada pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan?

Belum. Nanti kami akan rapat. Saya baru mendapat data dari Badan Pusat Statistik dan kami sedang mengolahnya. Kami melihat ekspor Indonesia dari produk-produk ikan cenderung menurun. Ada banyak industri perikanan yang sekarang mati karena tidak ada pasokan ikan. Kami harus mencari tahu, opsi apa yang terbaik supaya segera diatasi dan ada jalan keluarnya. Tapi kami masih ingin mengolah data lagi lebih dalam.

Sudah bertemu dengan para pelaku industri perikanan?

Saya akan bertemu dengan Ibu Susi dulu. Setelah itu saya akan mengundang pelaku industri perikanan pada akhir bulan ini.

Soal ramai-ramai pembukaan investasi perikanan. Apakah ada pengaruh dari Cina?

Siapa yang bisa mempengaruhi saya? Memangnya saya orang bayaran?

Cina mengklaim Natuna sebagai wilayah traditional fishing zone mereka….

Kami tidak mengenal traditional fishing zone.

Ada rencana membawa nelayan dari Jawa ke Natuna. Apakah cara itu bisa meningkatkan perikanan tangkap?

Kami sedang mempelajari. Nanti saya akan bicara dengan Menteri Susi. Beliau berhasil menghadapi masalah illegal fishing. Sekarang bagaimana kita memberdayakan nelayan supaya mendapat nilai tambah. Itu yang perlu dicermati.