"Saya Akan Mengawasi Kwik"

Sebelum ini, nama Yusuf Faishal seperti tenggelam di balik ketenaran istrinya, penyanyi Hetty Koes Endang. Tapi sejak bergabung dengan Departemen Ekonomi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pamor Yusuf mulai mencorong. Apalagi sejak pekan lalu, setelah lulusan Institut Pertanian Bogor ini resmi menjabat Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional (DEN), lembaga penasihat presiden mengenai masalah perekonomian. Yusuf bersama DEN adalah makhluk baru bagi Indonesia. Mereka naik panggung bersama Gus Dur, yang terpilih sebagai presiden. DEN merupakan lembaga khusus dengan tiga tugas istimewa: mengonsep dasar-dasar kebijakan perekonomian, melakukan evaluasi atas beleid yang ada, dan menasihati presiden. Ini tentu bukan tugas sepele. Menurut Yusuf, mengawasi kinerja tim ekonomi pimpinan Kwik Kian Gie termasuk salah satu tugas DEN. Melihat posisi DEN yang begitu bertenaga, pelbagai kalangan menyoroti dengan ketat kompetensi orang-orang yang akan duduk di dewan strategis itu. Apalagi sempat terbetik kabar, kursi nomor satu DEN akan diserahkan kepada Subiakto Tjakrawerdaya, bekas Menteri Koperasi di zaman Soeharto. Tapi, sampai akhir pekan lalu, tak ada satu nama pun yang resmi menjadi anggota DEN, kecuali Yusuf. Terpilihnya Yusuf pun sebenarnya dipertanyakan banyak orang. Master ekonomi pertanian Universitas London ini tak pernah terdengar di panggung perekonomian nasional. Selama ini, Yusuf lebih banyak tenggelam dalam bisnis kebun sawit di Kalimantan. Tapi, sekarang, di kantornya yang baru di depan ruang sidang kabinet di lantai dua Bina Graha, ia sudah seperti ekonom senior. Saban hari, pelbagai tamu datang silih berganti. Ada bankir, pengusaha, juga kader PKB. Bagi-bagi proyek? "Bukan, ini cara untuk mengumpulkan masukan dari publik," katanya. Untuk mengetahui bagaimana visi Yusuf, wartawan TEMPO Leanika Tanjung dan Mardiyah Chamim menemui tokoh dominan di balik penyusunan tim ekonomi pemerintahan Gus Dur ini. Berikut petikannya:

---

Apakah Anda sudah punya agenda perekonomian?

Saya punya 20 agenda, tapi tak bisa membukanya. Anda tanyakan dulu agenda para menteri ekonomi pimpinan Kwik Kian Gie. Apa program Kwik, nanti saya tanggapi. Tugas Dewan adalah mengukur apakah program mereka sesuai dengan GBHN atau tidak. Penilaian ini akan dilaporkan kepada presiden.

Jadi, Anda akan mengawasi kinerja Kwik dan timnya?

Bukan begitu. Saya cuma me-review kebijakan mereka. Saya akan membiarkan tim Kwik bekerja. Tapi saya tidak harus sependapat. Saya akan mengawasi Kwik. Kami akan memberi sinyal apakah langkahnya sudah lempang atau melenceng.

Jika Tim Kwik dinilai melenceng, apakah Anda akan mengambil alih pembuatan kebijakan?

Tidak. Kami akan menyodorkan masalah-masalah yang urgen kepada presiden. Kami cuma mengingatkan dampak-dampak kebijakan. Kami memberi masukan, keputusannya terserah Gus Dur.

Menurut Kwik, Indonesia butuh utang luar negeri. Menurut Anda?

Itu pertanyaan terlalu teknis. Yang perlu dikaji adalah apakah kesepakatan dengan IMF sesuai dengan GBHN. Kalau tidak, harus direvisi. Kita harus tegas. Pokoknya, jangan sampai keluar jalur.

Siapa saja tim Anda?

Saya merekrut dua tim konsultan. Yang pertama dari Harvard untuk mengonsep kebijakan yang murni bisnis. Yang lain dari London School of Economics untuk memberi masukan tentang ekonomi kerakyatan, swastanisasi, dan fundamental ekonomi.

Siapa kandidat ketua dan anggota tim Anda?

Ada 25 kandidat yang akan disaring menjadi tujuh orang. Prioritasnya orang muda seperti Sri Mulyani—kalau tak diplot jadi Ketua Bappenas—Anggito Abimanyu, dan Bungaran Saragih. Gus Dur juga minta wakil pengusaha seperti Sukamdani dan Ical Bakrie. Tapi nama-nama ini memicu reaksi karena berbau Orde Baru. Emil Salim termasuk prioritas kedua.

Bagaimana posisi Fuad Bawazier dan Subiakto Tjakrawerdaya?

Fuad mundur karena reaksi begitu keras. Tapi Subiakto masih termasuk dalam daftar kandidat. Cuma belum ada keputusan. Sepenuhnya tergantung pada presiden.

Banyak yang tak puas dengan kabinet. Pendapat Anda?

Ini susah. Saya mengusulkan Gus Dur membentuk deputi menteri, agar menteri yang lemah punya beking profesional. Misalnya, Menteri Keuangan punya deputi bidang makroekonomi atau deputi khusus BPPN. Posisi ini harus bebas dari kompromi politik. Cukuplah kompromi di tingkat menteri. Saya berharap ini bisa meredam kekecewaan tentang kabinet.