Ada biaya, ada berita TVRI ?

PETUGAS humas (hubungan masyarakat) -- seperti biasa -- mendatangi Stasiun TVRI Ujungpandang. Di sana Kepala Urusan Pemberitaan segera bersedia meliput kegiatan di instansi petugas tadi. Tapi ada daftar tarif-seperti biasa pula -- tanpa boleh ditawar. TVRI memang secara resmi mengutip biaya pemberitaannya. Surat Edaran Menteri Negara Sudharmono, 24 Maret 1981, yang disusul oleh Instruksi Direktur TVRI H. Subrata, 1 April 1981, telah mengaturnya. Besar pungutan seragam untuk seluruh stasiun: Rp 25 ribu untuk berita dan Rp 100 ribu bagi laporan yang cukup panjang. Kalau film berwarna--tanpa suara --tarifnya Rp 50 ribu dan Rp 200 ribu. Ini naik menjadi Rp 80 ribu dan Rp 240 ribu bila orang menghendaki suara. Biaya produksi itu sudah meliputi pengadaan bahan baku film, video tape, rekaman suara, eengolahan, penyuntingan sampai penyiarannya. Tapi stasiun TVRI Yogyakarta baru menerapkannya September ini. Agak terlambat, karena "ruang lingkup kami kecil sekali," kata petugas di sana. Karena belum terbiasa dengan tarif pemberitaan, Berita Nasional, surat kabar di Kota Gudeg itu, menampilkan karikatur Seorang bapak menggembol uang sambil menuntun anaknya--yang mau dikhitan-- menuju kantor TVRI. Maksudnya, tentu, ia minta peristiwa khitan disiarkan sebab ia sanggup membayar. Teguh Ranuasmara, seorang budayawan, lantas mengkhawatirkan TVRI Yogya nanti memprioritaskan siaran berita salon. Kemungkinan itu dibantah. "Tak semua kegiatan--meski dia sanggup membayar -- bisa masuk televisi," kata seorang pejabat TVRI Pusat. Menurut dia, ada kriteria yang harus dipenuhi. Misalnya, peristiwa itu harus berbobot dan bcrdampak luas, bersifat informatif edukatif dan mampu membangkitkan motivasi positif secara massal. Peristiwa yang ditampilkan, katanya lagi, hendaknya juga bisa menjadi bahan pelajaran dan contoh teladan. Tapi "kalau harus mengikuti kriteria itu 100%, kita bisa tidak ada siaran berita." Permintaan pada TVRI untuk meliput suatu kegiatan selama ini tak pernah sepi. Banyak kalangan bahkan menganggap, bahwa acara baru sah bila disiarkan TVRI. Maka sering terjadi suatu acara resmi ditunda, atau diulang, menanti crew TVRI datang. Di Jakarta, pada acara tingkat menteri pun, ini sering terjadi. Lantas seorang juru kamera berkata, "yang penting kan acaranya, bukan liputan televisi." Ia sering kena dampra karena terlambat, akibat lalu-lintas macet atau kesulitan kendaraan. Pungutan biaya produksi berita televisi ini memang berkaitan dengan permintaan yang mengalir deras. "Mereka yang ingin disiarkan, diharapkan agak menahan diri," kata sumber TEMPO di TVRI Pusat. Biaya bukan soal bagi seorang pengsaha bank di Denpasar, Bali, asalkan egiatannya diliput. Siaran berita TVRI nerupakan promosi baginya -- dan ia bersedia membayar di atas tarif resmi. Dan di Medan, ada istilah marpokken, bila seseorang meminta wajahnya disoot kamera agak lama. Orang begini ikhlas memberikan sedikit imbalan bagi guru kamera. TVRI, menurut sumber TEMPO, sebenarnya lebih senang mencari berita sendiri. Biaya untuk itu --seandainya pungutan ditiadakan --masih tersedia. rapi waktu crew TVRI sering terpakai habis untuk melayani undangan saja. Tak semua pengundang harus keluar uang. Stasiun Ujungpandang, misalnya, tak mengutip biaya untuk 'varia pendidikan', kegiatan PMI ataupun promosi pemerintah seperti soal penarikan pajak. Namun pihak pengundang biasanya maklum. "Kalau tak diberi, clew televisi suka ogah-ogahan," kata seorang pejabat di Pemda Sumatera Selatan, Palembang. Ia biasa memberi 'salam tempel' sampai Rp 25 ribu sekali shooting, di atas tarif resmi. Dan di Ujungpandang, kesejahteraan crew TVRI--khususnya yang sering tugas luar-- cukup memadai. anyak yang sudah bisa membeli mobil pribadi, meski mereka baru golongan 11. Dan jika tidak aktif memenuhi undangan, ataupun tidak berinisiatif mencari berita sendiri, stasiun TVRI biasanya masih akan bisa mengisi acara siaran warta berita lokal. Ternyata ada saja datang kiriman film berita yang "siap pakai" dari berbagai instansi dan kantor humas.