Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ingin penanganan inflasi sama seperti pengendalian Covid-19. Maksudnya, penanganan dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Upaya pertama yang harus dilakukan, kata dia, adalah memastikan produksi dan pasokan pangan berjalan agar harga di pasar stabil. "Sebagai contoh, cabai merah kenapa harganya tinggi, karena kurangnya produksi dan pasokan atau suplai. Tugas Kepala Daerah mengajak petani menanam cabai merah, untuk memenuhi pasokan," ujarnya melalui keterangan tertulis pada Kamis, 29 September 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Upaya selanjutnya ialah memberikan subsidi untuk biaya angkutan barang dari lokasi produksi ke pasar. Ia meminta agar ongkos angkut para pedagang ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi, kabupaten, atau kota. Dengan begitu jika harga telur naik, misalnya, pedagang tinggal mengambil dan membeli dari daerah yang memproduksi komoditas tersebut tanpa terbebani ongkos transportasi.
Menurut Airlangga, menggarap produksi dan pasokan serta menanggung ongkos transportasi bisa dilakukan dengan menggunakan Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Sistemnya, kata Ketua Umum Partai Golkar itu, sudah diatur dengan sangat jelas melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
"Sejalan dengan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, perlu terus mendorong peran kerja sama pengendalian inflasi di pusat dan daerah,“ kata dia.
Ia berujar Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus terus mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit. Kemudian, pemerintah juga harus menjadi fasilitator yang baik untuk mendorong kerja sama antar daerah dalam upaya pengendalian inflasi.
Di samping itu, kementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah harus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi, termasuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis. Utamanya, untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pada akhir tahun.
“Sinergi dari TPIP dan TPID terus dilakukan melalui berbagai langkah dan program, yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi,” tutur Airlangga.
Airlangga melanjutkan, perekonomian global sedang menghadapi turbulence dan ketidakpastian. Krisis pangan dan krisis energi-BBM pun, ujarnya, tidak terhindarkan sebagai akibat dari disrupsi geopolitik. Akibatnya, seluruh negara dunia, tidak terkecuali Indonesia, dihadapkan pada risiko inflasi yang tinggi.
Ia menuturkan kurs seluruh negara terhadap mata uang dolar ikut mengalami tekanan. Per Kamis, 29 September 2022 pukul 16.30 WIB, kurs rupiah melemah hingga 6,5 persen. Namun ia mengatakan berbagai negara melemah jauh lebih dalam. Kurs yen Jepang melemah 20,4 persen, kurs Cina yuan melemah 11,5 persem, kurs poundsterling melemah 19.8 persen, kurs bath melemah 12,94 persen, kurs Dolar Singapura melemah 6,3 persen, dan kurs peso Pilippina melemah 13,3 persen.
Airlangga pun mengklaim Indonesia relatif lebih baik karena bisa menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter secara tepat. Ini lantaran kebijakan struktural negara terus dijalankan, yang menurutnya membuat kepercayaan dunia usaha dan investor pada Indonesia tetap terpelihara.
RIANI SANUSI PUTRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
