Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti buka suara ihwal pemblokiran anggaran Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 2025. Ia mengatakan, seluruh dana pembangunan infrastruktur memang diblokir Kementerian Keuangan sehingga belum bisa melakukan pembayaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau blokir, seluruh kementerian kita anggarannya memang terblokir. Belum ada yang terbuka blokirnya, kecuali gaji dan beberapa operasional yang masih bisa dimanfaatkan,” kata Diana kepada wartawan di Kementerian PU pada Jumat, 7 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun dalam konteks anggaran untuk pembangunan IKN, dana yang belum dibuka blokirnya merupakan anggaran untuk pembangunan pada 2025. Sementara itu, pada 2024, ada sejumlah pekerjaan multi years contract sehingga sudah ada pembayaran uang muka dan pembangunannya berprogres.
“Nanti dalam MYC itu ada persentase yang akan dibayarkan setelah progress di 2024,” katanya. “Yang uang muka kemarin berarti uang muka itu bisa dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan di tahun 2025.”
Diana mengklaim pemblokiran anggaran merupakan hal biasa. Pemblokiran, kata dia, dilakukan pada kegiatan atau program yang perlu didiskusikan atau program yang diperlukan karena darurat. Pemblokiran juga bisa dilakukan ketika ada persoalan yang belum diselesaikan. Sehingga, saat Kementerian Keuangan melakukan penelaahan, kriteria kesiapannya belum terpenuhi.
“Jadi, dikasih tanda bintang dulu,” ujar Diana. “Diblokir itu diberikan tanda bintang, yang tidak bisa dicairkan atau dimanfaatkan untuk pembayaran.”
Kemudian, karena pemblokiran anggaran disusul instruksi efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Diana mengatakan Kementerian PU tetap akan mengajukan pembukaan blokir. Langkah awal sudah dilakukan dengan mendapatkan persetujuan Komisi V DPR RI pada Kamis, 6 Februari kemarin. Hanya saja, karena anggaran Kementerian PU dipangkas Rp 81,38 triliun, maka pembukaan blokir menyesuaikan nominal hasil efisiensi yaitu senilai Rp 29,57 triliun.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN pada 2025. Ia mengatakan hal ini kepada wartawan usai rapat bersama Komisi V DPR RI pada Kamis, 6 Februari 2025. “Anggaran itu (anggaran infrastruktur) diblokir semua,” kata Dody.
Adapun dalam forum rapat bersama Komisi V DPR, Dody menyampaikan bahwa Kementerian PU menggelontorkan Rp 40,29 triliun untuk proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur pada 2024. Realisasi anggaran untuk IKN ini tersebar di empat sektor, yakni Sumber Daya Air senilai Rp 1,45 triliun; Bina Marga Rp 18,32 triliun; Cipta Karya Rp 12,09 triliun; dan Perumahan senilai Rp 8,43 triliun.
Ihwal pemblokiran anggaran Kementerian PU, Dody sempat menyampaikan hal ini pada November tahun lalu. Saat itu, ia mengatakan anggaran kementeriannya masih ditahan Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga ada sinkronisasi program kerja.
“Semua dana infrastruktur sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan sesuai arahan Pak Presiden, sampai kami antarkementerian duduk sama-sama dengan Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional),” kata Dody di Bappenas, Senin, 18 November 2024.
Namun kemudian, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran dengan menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Melalui Inpres, Prabowo meminta ada penghematan senilai Rp 306,6 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Akibat instruksi tersebut, anggaran Kementerian PU dipangkas Rp 81,38 triliun sehingga tersisa Rp 29,57 triliun.
Pilihan Editor: Anggaran Kementerian Dipangkas, Anggaran IKN Bertambah
Foto 
