Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyatakan, banyak program pengentasan kemiskinan di kementerian atau lembaga yang tak berdampak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu diungkapkan Anas dalam acara sosialisasi di Hotel Grand Sahid Jaya yang dikutip melalui akun YouTube, Sabtu 28 Januari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Anas, program yang menelan dana hampir 500 triliun itu tidak inline atau selaras dengan target prioritas.
Adapun program pengentasan kemiskinan tidak berdampak dan hanya menghabiskan anggaran dalam jumlah banyak di akhir tahun yang dimaksud Anas berupa program rapat-rapat pengentasan kemiskinan di hotel-hotel hingga hanya sebatas studi banding tanpa adanya kebijakan yang jelas.
Pernyataan Anas tersebut kemudian menuai protes dari beberapa organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Oleh karenanya, Anas memberikan klarifikasi terkait pernyataannya tersebut.
1. Tidak semua anggaran digunakan untuk rapat
Anas menjelaskan tidak semua anggaran 500 triliun yang dimaksud digunakan untuk rapat dan studi banding saja.
"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," tutur Anas dilansir dari laman Kemenpan-RB, Minggu 29 Januari 2023.
Selanjutnya: Program harus tepat sasaran
2. Harus lebih tepat sasaran, tidak hanya untuk sekedar kunjungan
Anas menjelaskan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga.
"Contoh kementeriannya yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi mengenai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan," jelasnya.
Ia memberi contoh, seperti pekan lalu, Kemenpan menerima jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dari Sumatra dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan.
"Itu baru satu Pemda. Setiap hari bisa 10 Pemda yang datang. Sudah berapa biayanya," sambung Anas seperti dalam keterangan tertulisnya.
3. Konsultasi online menjadi solusi untuk hemat anggaran
Anas menuturkan strategi untuk menghemat anggaran pengentasan kemiskinan yaitu dengan konsultasi secara online.
"Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat," kata dia.
Anas menjelaskan pernyataan mengenai anggaran kemiskinan disampaikan saat sosialisasi kebijakan baru perihal jabatan fungsional secara hybrid di kementerian atau lembaga dan Pemda. "Konteksnya adalah membangun logical framework soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan," ujarnya.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
