Anggota DPR Minta Jaminan di Proyek Pariwisata Taman Nasional Komodo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Johan Rosihan menyatakan kepentingan sektor pariwisata tidak boleh mengabaikan habitat dari komodo yang tersebar di sejumlah pulau di Taman Nasional Komodo, termasuk di Pulau Rinca, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kepentingan pariwisata juga tidak boleh mengabaikan kepentingan menjaga habitat asli dan konservasi komodo sebagai jenis kadal terbesar di seluruh dunia yang masih bertahan hidup," kata Johan Rosihan, Selasa, 24 November 2020.

Johan mengemukakan hal tersebut dalam rangka merespons rencana pembangunan sarana dan prasarana wisata alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Provinsi NTT. Ia menyatakan aspek lingkungan harus menjadi prioritas dan harus ada upaya restorasi habitat untuk mengembalikan fungsi habitat yang terdampak proses pembangunan sarana dan prasarana wisata alam Loh Buaya.

Ia menjelaskan diperlukan kajian komprehensif tentang dampak adanya bangunan baru atau infrastruktur pariwisata terhadap perilaku satwa liar di Loh Buaya. "Bahkan hal yang sangat penting saat ini ialah melakukan penataan sarpras pariwisata terhadap ekosistem karena proses pembangunan dan aktivitas manusia pasti akan selalu menimbulkan dampak gangguan bagi ekosistem," tutur Johan.

Lebih jauh, politikus dari Fraksi PKS ini mempertanyakan analisis dan konsep pembangunan infrastruktur pariwisata di Pulau Rinca NTT ini tidak mengancam keutuhan ekosistem satwa endemis. Pemerintah, lanjutnya, harus menyadari bahwa lahan pembangunan merupakan daerah konservasi sehingga berpotensi mengganggu kehidupan satwa.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa kepentingan pariwisata tidak boleh mengalahkan urgensi menjaga Kawasan konservasi,” tegas Johan. Ia juga meminta jaminan kepada seluruh pihak terkait pembangunan yang diklaim tidak merusak keaslian habitat Komodo.

Johan menekankan agar pemerintah menjadikan infrastruktur berperan sebagai pendukung pelestarian populasi spesies di Pulau Komodo beserta habitatnya serta berdampak baik bagi perekonomian nasional.

Baca juga: DPR Didesak Gagalkan Wisata Premium US$ 1.000 di Pulau Komodo