Mimpi Merdeka Internet pada 2024

JAKARTA – Banyak daerah di Indonesia yang masih belum mendapat akses Internet. Mengutip data Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada 12.548 desa yang tak terjamah Internet pada akhir 2021, dari 83.500 desa yang ada di dalam negeri. Sebanyak 9.113 blankspot di antaranya berada di kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Kondisi ini mendorong pemerintah menetapkan target besar: membangun stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G di 7.904 desa di wilayah 3T dalam waktu dua tahun. Desa tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan Papua Barat.

Tugas ini diberikan kepada badan layanan umum milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yaitu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Bakti mulai merancang proyek ini pada 2020 dan berencana mengeksekusi 4.200 lokasi pada tahun berikutnya, sedangkan sisanya digarap pada 2022.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menggarap proyek pembangunan stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G di 7.904 desa di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan. Lewat infrastruktur tersebut, masyarakat yang masih belum mendapatkan akses bisa menikmati layanan Internet. Namun prosesnya tak mulus. Realisasi pembangunan tahap pertama proyek ini molor. Realisasi target diundur dari 2021 ke 2022.

Bakti membuka lelang bagi perusahaan konsorsium yang terdiri atas pemegang izin jaringan tertutup dan pemilik teknologi BTS untuk mendirikan stasiun pemancar. Tiga pemenangnya adalah Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan ZTE Indonesia yang akan membangun stasiun pemancar di Papua.

Pemenang lainnya adalah konsorsium Lintasarta dan Huawei yang bertugas di Papua serta Papua Barat. Selain itu, ada Fiberhome, TelkomInfra, dan MTD yang menggarap kawasan Kalimantan, Nusa Tenggara, Sumatera, Maluku, dan Sulawesi.

Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile Backhaul Bakti, Feriandi Mirza, menjelaskan, pemerintah tak hanya menyediakan BTS, tapi juga radio perangkat untuk digunakan operator jaringan seluler nantinya. Setelah selesai, operator jaringan seluler tinggal menggunakannya. "Mereka tinggal bayar fee, sewalah, untuk memanfaatkan BTS itu," ujarnya kepada Tempo.

Bakti sudah membuka lelang bagi operator yang bisa memanfaatkan pita frekuensi 900 MHz. Pemenangnya adalah PT XL Axiata Tbk, yang bakal beroperasi di area Sumatera, dan sisanya ditangani PT Telekomunikasi Seluler.

Pembangunan BTS bantuan Bakti Kominfo di Kabupaten Solok Selatan. Antara/Erik I.A.

Sumber Dana Proyek Bakti

Seluruh proyek ini bisa berjalan dengan dukungan dana dari tiga sumber, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penerimaan negara bukan pajak dari sektor komunikasi dan informatika. Sumber lainnya adalah universal service obligation, pungutan dari perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pemerintah.

Jika proyek ini selesai, jumlah BTS di dalam negeri bakal melonjak. Sejak 2015 hingga 2020, Bakti sudah mendirikan pemancar tersebut di 1.682 titik. Sebanyak 11.817 lokasi sudah terjangkau akses Internet.

Upaya pemerintah memperluas akses Internet tidak cuma dari proyek BTS Bakti. Sebelumnya, badan usaha ini juga membangun infrastruktur jaringan tulang punggung menggunakan serat optik, Palapa Ring. Panjang proyek tersebut mencapai 12.229 kilometer.

Target Merdeka Internet

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja negara untuk program perluasan jangkauan Internet mencapai Rp 16-17 triliun per tahun hingga 2024.

Pemerintah menargetkan Indonesia sudah merdeka Internet alias bisa mendapat akses Internet di mana saja pada periode tersebut. Caranya, antara lain, melalui pembangunan BTS di kawasan 3T, mendukung utilisasi Palapa Ring di bagian barat dan timur di atas 30 persen, serta mendukung pendanaan digital technopreneur startup.

Namun proyek Bakti molor dari target. Manajemen mengestimasi 7.904 desa baru bisa mendapatkan akses Internet pada 2023. Bakti Kominfo berdalih menghadapi beragam tantangan, antara lain dampak pandemi dan kesulitan geografis.

VINDRY FLORENTIN | ANTARA