Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pihaknya bakal mengawasi distribusi minyak goreng subsidi MinyaKita menjelang Lebaran 2025. Menurut Budi, harga di pasaran kerap naik menjelang hari raya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Budi menyampaikan saat ini stok MinyaKita sudah memenuhi kebutuhan. "Kalau dari pasokan sementara tidak ada masalah, MinyaKita pasokan sudah cukup," kata Budi seusai meninjau harga di gerai pasar swalayan TipTop di Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat, 7 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Meski begitu, Budi berujar tersedianya pasokan MinyaKita harus diikuti dengan pengawasan di pasaran. Pengawasan, kata Budi, penting agar harga minyak goreng subsidi tersebut sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.
Budi ingin mencegah adanya kenaikan Minyakita yang masyarakat beli menjelang Lebaran 2025. "Karena biasanya Lebaran ini suka naikin harga, (pengawasan) itu yang harus kita lakukan, kalau dari stok aman," ucap dia.
Dia berkata Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan harga pasaran tidak di atas normal. "Kalau yang tinggi itu bisa segera kita lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan produsen, kita awasi distribusinya," ujar Budi.
Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa sebelumnya menemukan lonjakan harga Minyakita saat mengunjungi Pasar Induk Rau, Serang, Banten, pada Kamis, 6 Maret 2025.
Minyak goreng bersubsidi itu dijual dengan harga Rp 18.000 hingga Rp 19.000 per liter, melebihi HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 15.700 per liter.
"Saya cek sendiri di beberapa tempat, ada yang menjual Rp 19.000, ada juga Rp 18.000. Setelah saya tanyakan, mereka membelinya dari agen seharga Rp 17.000. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian harga di tingkat distribusi," kata Agun seusai kunjungan di Pasar Induk Rau.
Agun menilai kenaikan harga ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan karena kurangnya pengawasan dalam rantai distribusi. Ia menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan dan dinas terkait harus segera bertindak untuk memastikan harga tetap sesuai dengan kebijakan subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.
Sandy Prastanto berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
