Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia didapuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu substansi dari Keppres, terkait dengan persoalan pembiayaan. Bahlil mendorong menjalankan program hilirisasi dalam negeri dengan melibatkan peran lembaga keuangan maupun non keuangan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Satgas diperintahkan lewat Keppres, yang tugasnya merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaannya juga bisa dilakukan di pembiayaan perbankan atau non-perbankan, hingga APBN," katanya saat ditemui di kantornya pada Jumat, 10 Januari 2025.
Prabowo menginginkan nilai tambah dari program hilirisasi yang harus sepenuhnya didapatkan oleh negara. Cara yang bisa dilakukan salah satunya dengan pembiayaan dari berbagai lembaga keuangan maupun non keuangan yang ada di Indonesia. "Pak Presiden lewat Kepres ini meminta agar hilirisasi ini harus betul-betul dioptimalkan manfaatnya di Indonesia," katanya.
Pembiayaan hilirisasi juga berpeluang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan melalui APBN itu, kata Bahlil, akan diminimalisasi serendah mungkin agar tidak terlalu memberatkan keuangan negara.
"Di dalam Keppres, contoh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dari APBN. Kalau kemudian tanggung jawab ada di BUMN yang membutuhkan equity yang cukup, kan harus ada PMN, tapi kan opsinya kecil sekali. Kita berpikir hilirisasi ini sekecil mungkin menghindari memakai dana APBN," tuturnya.
Selain itu, jika dibiayai oleh perbankan, Bahlil mengatakan, keringanan bunga tergantung oleh perusahaan yang memiliki rata-rata Internal Rate of Return (IRR) di bawah 11-12 persen. "Tergantung IRR, dalam hilirisasi (IRR) bagus semua, rata2 di atas 11-12 persen. Kalau 11-12 persen saya pikir gak perlu ada intervensi bunga," ucapnya.
Nikel misalnya, sudah bisa mencapai break even point dalam kurun waktu empat hingga lima tahun. Karena itu, intervensi terhadap bunga perbankan tidak prioritas. "Ada smelter nikel itu kan, dulu NPI (Nickel Pig Iron) itu kan 4-5 tahun break even point. Ngapain pakai intervensi bunga?," katanya.
Pilihan Editor: Inflasi 2024 Terendah Sepanjang Sejarah. Apa Artinya?
Foto 
