Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Bahlil Usul Subsidi LPG Dipertahankan Karena Terkait Dengan UMKM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mempertahankan subsidi gas LPG

4 November 2024 | 19.08 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menempati posisi keenam dalam daftar menteri Kabinet Merah Putih paling kaya. Menurut LHKPN terakhirnya per 1 April 2024, Bahlil tercatat memiliki total harta lebih dari Rp310 miliar. Dari total tersebut, harta terbanyak Bahlil merupakan tanah dan bangunan senilai lebih dari Rp291 miliar. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, berencana mempertahankan subsidi gas elpiji atau Liquefied Petroleum Gas (LPG). Hal itu menurutnya akan ia usulkan segera kepada Presiden Prabowo Subianto. Keputusan tersebut dibuat setelah Bahlil melakukan rapat dengan beberapa petinggi kementerian terkait, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Senin, 4 November 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kami sudah memutuskan untuk (subsidi) LPG, yang untuk LPG kami akan mengusulkan kepada bapak Presiden untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya, untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini,” kata Bahlil di kantornya, Senin, 04 November 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Keputusan tersebut dibuat lantaran penggunaan LPG sangat terikat kebutuhan dasar produksi UMKM. Subsidi LPG, menurut Bahlil, juga sangat terkait dengan konsumsi rumah tangga. Maka ia berkeputusan untuk mempertahankan subsidi elpiji yang sudah ada. “Karena ini terkait dengan UMKM, ibu rumah tangga, konsumsi rumah tangga,” ucap Bahlil.

Namun, untuk kelanjutan dari subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM), Bahlil mengatakan hal tersebut masih dikaji. Ia mengatakan masih perlu menunggu hasil laporan dari masing-masing pihak yang bertanggung jawab soal penyaluran listrik dan BBM. “Karena (subsidi listrik dan BBM) kita harus hati-hati,” kata pria lulusan STIE Port Numbay tersebut.

Sebelumnya Bahlil sempat menyebut akan melibatkan Badan Pusat Statistik atau BPS dalam penyusunan data penerima subsidi energi, baik itu subsidi listrik, BBM, maupun gas lpg. Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan, anggaran untuk subsidi energi sendiri mencapai Rp 435 triliun.

M. Rizky Yusrial ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus