Bansos dan Kemiskinan

Perbesar

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, 19 September 2024. Tempo/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Beragam program bantuan sosial untuk masyarakat miskin digelontorkan, dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan bahan pokok, Kartu Indonesia Pintar, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan langsung tunai desa, hingga subsidi energi.
Penerima bantuan sosial yang makin banyak membuat alokasi anggaran bantuan sosial juga melonjak.
Bansos dinilai hanya obat pereda jangka pendek, tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan.

INDONESIA PUNYA beragam program bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Sebut saja Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan bahan pokok, Kartu Indonesia Pintar, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan langsung tunai desa, dan subsidi energi.

Daftarnya makin mengular jika bantuan insidental pada beberapa tahun terakhir ikut dihitung. Seperti saat muncul pandemi, pemerintah memberikan bantuan sosial tunai serta beras 10 kilogram. Tahun lalu, muncul jenis bantuan baru: antisipasi dampak El Nino berupa bantuan tunai. Program ini berlanjut sampai 2024. Ditambah lagi, pemerintah memberikan bantuan beras 10 kg dengan dalih menekan dampak kenaikan harga beras.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Penerima bantuan juga makin banyak. PKH, misalnya, hanya memiliki 2,7 juta keluarga penerima hingga akhir periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014. Empat tahun kemudian, jumlah penerima PKH berlipat menjadi 10 juta keluarga penerima dan tak berubah sampai sekarang. Jumlah penerima bantuan pangan nontunai, yang sekarang berganti nama menjadi bantuan bahan pokok, naik dari 15 juta keluarga menjadi 22 juta keluarga.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Itu sebabnya anggaran bantuan sosial melonjak signifikan, bahkan setelah pandemi usai. Pada akhir 2019, alokasinya sebesar Rp 112,5 triliun. Tapi tahun ini proyeksinya sebesar Rp 152,3 triliun.

Baca:

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan bantuan sosial berpotensi membantu para penerima manfaat keluar dari kemiskinan. Tapi durasinya singkat. Setelah bantuan sosial habis, konsumsi masyarakat miskin kembali turun, jatuh kembali di bawah garis kemiskinan. "Bansos hanya obat pereda jangka pendek. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah kemiskinan," katanya kepada Tempo, kemarin.

Menurut dia, bantuan sosial seharusnya makin sedikit. Sebab, fungsinya hanya sebagai bantuan darurat untuk menguatkan daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat miskin. Harapannya, mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Setelah itu alokasinya dialihkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

Warga beraktivitas di pemukiman padat semi permanen di kawasan Kuningan, Jakarta, 5 Maret 2024. TEMPO/Tony Hartawan

Dengan rentetan bantuan sosial pada era Presiden Joko Widodo, Yusuf menilai, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan terfokus pada bantuan sosial. Padahal strategi ini berpotensi memperburuk kemiskinan lantaran menciptakan ketergantungan keluarga miskin. "Penanggulangan kemiskinan secara instan, dengan mengandalkan bansos, justru akan memelihara kemiskinan dalam jangka panjang."

Menurut dia, penanggulangan kemiskinan seharusnya berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya di sektor pertanian. Tapi, dalam 10 tahun terakhir, petani gurem justru bertambah. Jumlahnya naik dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta rumah tangga pada 2023. Ini contoh lemahnya upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas makin terbatas. Pada dekade terakhir, daya saing industri padat karya melemah. Investasi yang masuk kini lebih banyak mengalir ke sektor ekstraktif, seperti penghiliran tambang yang padat modal dan minim menyerap tenaga kerja. Sementara pada 2013 setiap Rp 1 triliun investasi mampu menyerap 4.594 tenaga kerja, tahun lalu setiap Rp 1 triliun investasi hanya menyerap 1.081 pekerja.

Tak Banyak Berubah Rasio Gini

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Abraham Wirotomo tak menampik bahwa bantuan sosial hanya untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan bukan solusi tunggal penanggulangan kemiskinan. "Dia bisa saja dapat bansos, tapi tetap miskin," katanya.

Seperti saat pandemi melanda, Bank Dunia memperkirakan tingkat kemiskinan Indonesia bisa naik antara 10,7 persen dan 11,6 persen pada akhir 2020. Abraham mengatakan jaringan pengaman yang digelontorkan pemerintah saat itu menekan pertambahan masyarakat miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan naik tak setinggi perkiraan Bank Dunia.

BPS mencatat persentase masyarakat miskin sebesar 10,19 per September 2020. Angkanya naik dari Maret 2020 yang sebesar 9,78 persen. Namun kembali turun perlahan menjadi 10,14 persen per Maret 2021 dan 9,71 persen pada September 2021.

Tapi angka kemiskinan itu pun tak banyak berubah sampai sekarang, meski bantuan sosial terus mengalir deras. Abraham berdalih, butuh pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kantong kemiskinan untuk mengurangi jumlah orang miskin.

Saat ini pemerintah tengah berfokus membantu masyarakat miskin penerima bantuan sosial untuk bisa dapat pekerjaan. Sebagian kecil didorong untuk membuka usaha sendiri. Secara paralel, pemerintah menyisir kantong-kantong kemiskinan untuk membenahi lingkungan hidup masyarakat miskin, seperti menyediakan tempat tinggal yang layak, memperbaiki fasilitas sanitasi, dan menyediakan air bersih.

Warga membawa bantuan beras bansos PPKM di kawasan Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat, 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

Dengan gabungan tiga cara ini, barulah masyarakat miskin bisa naik kelas. Abraham mencatat, sepanjang tahun lalu, misalnya, ada sekitar 5 juta jiwa yang tidak lagi menerima bantuan sosial setelah didukung pakai strategi tadi. Untuk mencegah mereka masuk lagi ke bawah garis kemiskinan, pemerintah tetap mendampingi. Salah satunya dengan memberikan dukungan modal usaha lewat program kredit usaha rakyat.

Menurut Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Suprayoga Hadi, idealnya butuh waktu sekitar dua tahun buat masyarakat miskin ekstrem untuk bisa naik kelas sosial menjadi masyarakat miskin. Masyarakat miskin ekstrem adalah masyarakat yang pengeluarannya di bawah US$ 1,90 per kapita per hari. Sementara itu, untuk masuk kategori 40 persen kelompok ekonomi terendah atau desil 4, butuh 4-5 tahun.

Perjalanan graduasi ini sangat dinamis. Suprayoga mencontohkan, masyarakat yang berhasil melewati garis kemiskinan bisa kembali miskin saat terguncang, misalnya terkena dampak bencana atau kenaikan harga pangan.

Selain itu, pekerjaan yang tersedia lebih banyak di sektor informal, yang mayoritas memiliki kesejahteraan rendah. Sementara itu, tak semua penerima bantuan bisa diajak membuka usaha. "Sulit karena mereka tidak ada atensi untuk bisa maju berusaha karena lebih banyak berfokus pada kegiatan inti mereka saja, seperti bertani atau sebagai buruh," ujarnya.

Untuk menekan angka kemiskinan, Suprayoga menyebutkan, pemerintah sedang mengkaji strategi baru. Salah satunya memastikan penerima bantuan bisa sejahtera dalam periode waktu tertentu. Nantinya mereka yang sudah cukup aman untuk dikeluarkan dari program bantuan pemerintah bakal didorong untuk bisa mandiri. "Jadi nanti dia tidak selamanya dapat bantuan," katanya. Jika seseorang terlalu lama menjadi peserta satu jenis bantuan, pemerintah bakal menyiapkan bentuk bantuan lain untuk membantu dia terlepas dari suapan pemerintah.