Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Nalar Institute mengungkapkan hasil kajiannya soal kebijakan perlindungan sosial di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Peneliti Nalar Institute Ani Nur Mujahidah Rasunnah mengatakan target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 belum tercapai meski anggaran perlindungan sosial sudah banyak digelontorkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Banyak anggaran untuk sektor perlindungan sosial seperti Bansos (bantuan sosial) misalnya, namun yang kita harapkan tidak terjadi, misalnya target kemiskinan ekstrem yang tidak tercapai," ucap Ani dalam diskusi Outlook Perlindungan Sosial 2024 yang diselenggarakan Tempo di Jakarta pada Sabtu, 27 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nalar Institute mencatat ada 10 program Bansos yang dibuat pada era Jokowi. Antara lain, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD), Program Sembako, Program Keluarga Harapan, Bantuan Subsidi Energi seperti BBM, Listrik, LPG 3 kilogram, Rehabilitasi Sosial Anak, Bantuan Sosial Lansia, Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas, Bantuan Sosial Korban Bencana, Bantuan Subsidi Upah, dan Rumah Sejahtera Terpadu.
Sayangnya, menurut Ani, program-program tersebut tidak selaras dengan capaian perlindungan sosial di Tanah Air. Tercatat tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia per Maret 2023 masih di angka 1,12 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin masih sebanyak 9,36 persen
Ia pun mengungkapkan program Bansos pada tahun politik ini justru cenderung menjadi alat politisasi. Padahal, bansos berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Untuk itu, ia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap program-program perlindungan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengaku memiliki penilaian yang berbeda. Menurutnya, program perlindungan sosial adalah salah satu program yang paling berhasil di era kepemimpinan Jokowi.
Dia mengatakan pada pandemi Covid-19 2019, sejumlah lembaga memprediksi jumlah penduduk miskin di Indonesia akan melonjak sampai belasan persen. Sementara itu, menurutnya, Jokowi justru mampu menekan jumlah penduduk miskin hingga angka 9,5 persen.
Dia pun mengklaim program perlindungan sosial memiliki dampak yang paling membantu masyarakat, seperti bantuan sosial atau bansos. Hal itu, tutur Abraham, terlihat dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap program perlindungan sosial di masa kepemimpinan Jokowi.
Ihwal target kemiskinan ekstrem 0 persen yang ditetapkan Jokowi, menurut Abraham, itu adalah target politik. "Targetnya dari Pak Jokowi itu 0 persen dan tentu target politik itu impossible (tidak mungkin)," ujarnya.
Tetapi, ia menggarisbawahi bahwa saat ini kemiskinan ekstrem sudah turun di angka 1,1 persen. Dia berharap pada tahun ini angkanya bisa terus turun di bawah 1 persen.
Foto 
