Bisnis Sepekan

Kisruh Sewa Pesawat Merpati

SURAT gugatan itu dilayangkan Mer-pati Nusantara Airlines, dua pekan lalu. Ditujukan ke Pengadilan Washington, Amerika Serikat, Merpati menggugat Thirdstone Aircraft Leasing Groups Inc., agen pengadaan dua pesawat Boeing-737 seri 400 dan 500 yang tadinya hendak disewa Merpati.

Merpati mengajukan gugatan karena Thirdstone ingkar janji dalam mendatangkan dua pesawat tadi. Pada 19 Desember lalu, Merpati sudah menyetor US$ 1 juta (Rp 9,1 miliar) ke Thirdstone. "Tapi Thirdstone tiba-tiba menaikkan harga dan hendak mengganti pesawat," kata Hotasi Nababan, Direktur Utama Merpati. Dari dua pesawat yang akan disewa itu, Merpati berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp 40 miliar.

Komisaris Merpati, Gunawan Koswara, menilai direksi tidak hati-hati dalam melakukan transaksi pengadaan pesawat sehingga perusahaan berpotensi mengalami kerugian. Untuk memperjelas du-duk masalahnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta kasus ini diusut tuntas. "Saya minta Menteri Negara BUMN segera mengusut," katanya. "Kalau kriminal, harus diselesaikan dengan hukum pidana."

Pengawasan Produk Investasi

BADAN Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi akan membentuk tim bersama yang mengawasi produk-produk investasi yang mengeruk dana dari publik. "Agar koordinasi di antara lembaga-lembaga ini menjadi lebih efektif," kata Djoko Hendratto, Kepala Biro Pengelolaan Investasi Bapepam-LK. Dengan keberadaan tim pengawas ini, Ketua Bapepam, Fuad Rahmany, berharap kasus seperti Dressel tidak terulang lagi. Dia pun sedang mengecek izin usaha PT Wahana Bersama Globalindo, agen pemasaran Dressel di Indonesia. "Kami akan tangkap kalau memang melanggar," kata Fuad.

Dressel Investment Ltd. merupakan perusahaan pengelola dana yang berbasis di British Virgin Islands. Per-usahaan ini berhasil menggaet 10 ribu nasabah di Indonesia dengan total investasi US$ 385 juta. Pembayaran bunga dan pencarian uang nasabah mulai macet sejak November lalu.

Bank Mega Danai Jalan Tol

PROYEK infrastruktur kian dilirik perbankan. Mengikuti jejak bank-bank pemerintah, Bank Mega telah menyiapkan dana pinjaman sebesar Rp 750 miliar untuk membiayai proyek pembangunan jalan tol. Tiga ruas tol yang dibidik, yaitu ruas tol Waru-Juanda di Surabaya, Jawa Timur; ruas Beca Kayu di Kalimalang, Jakarta; dan ruas tol Makassar Seksi IV. "Persetujuan kredit untuk tol Surabaya kurang lebih Rp 400 miliar," kata Direktur Utama PT Bank Mega, Yungky Setiawan, saat dihubungi, Jumat pekan lalu.

Untuk tol Surabaya yang mencapai 13,5 kilometer, bank milik Chairul Tanjung ini sebenarnya hanya meneruskan pembiayaan sebelumnya yang ditangani oleh Bank Negara Indonesia. Sementara untuk jalan tol Makassar sepanjang 11,57 kilometer, uang yang akan dikucurkan Rp 350 miliar. Adapun proyek infrastruk-tur di Beca Kayu hingga kini masih dikaji. Ada kemungkinan akan dibuat konsorsium untuk mendanainya. "Mudah-mudahan bulan depan sudah ada kepastian apakah kami ikut atau tidak," kata Yungky.

Sebelumnya, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia siap menyalurkan kredit senilai Rp 7,8 triliun kepada sejumlah proyek ruas tol milik PT Jasa Marga. Sedangkan Bank Central Asia berkomitmen mendanai ruas tol perusahaan swasta.

Lippo dan NISP Tak Bagi Dividen

DUA bank swasta, Bank Lippo dan Bank NISP, tidak akan membagikan dividen hingga 2010. Hasil "penghematan" itu rencananya akan dipakai untuk memperkuat permodalan agar menjadi bank nasional dalam tiga tahun mendatang.

Cetak biru Arsitektur Perbankan Indonesia mensyaratkan, sebuah bank nasional nantinya harus memiliki modal Rp 10 triliun. Masalahnya, modal di brankas Bank Lippo saat ini baru sekitar Rp 4 triliun. Sedangkan NISP baru mencapai Rp 3,2 triliun. Karena itulah, laba bersih NISP 2006 sebesar Rp 237 miliar akan digunakan sepenuhnya untuk menambah modal perusahaan. Adapun laba bersih Lippo mencapai Rp 507 miliar, naik 23 persen dari tahun sebelumnya.

Keputusan itu diambil dalam rapat umum pemegang saham Bank Lippo dan Bank NISP di Jakarta, Selasa dan Rabu pekan lalu. "Niat menjadikan Bank Lippo sebagai yang terbesar merupakan komitmen Khazanah Nasional Berhad (pemegang saham mayoritas)," ujar Presiden Komisaris Bank Lippo, Ali Dewal.

Mutasi di Kantor Pajak

SATU tahun Darmin Nasution menjadi Direktur Jenderal Pajak, dua kali mutasi besar-besaran terjadi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat pekan lalu, kembali merombak jajaran eselon dua lembaga yang berkantor pusat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, itu.

Perombakan melingkupi 18 pejabat-delapan pejabat di kantor pusat dan 10 di kantor wilayah. Beberapa pejabat yang menempati pos baru itu, antara lain I Gusti Ngurah Mayunn Winangun (Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak), Djalintar Sidjabat (Pejabat Direktur Peraturan Perpajakan I), Riza Noor Karim (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan), dan Erwin Silitonga (Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur).

Sri Mulyani mengatakan, perombakan dilakukan untuk memperkuat jajaran internal dalam melanjutkan reformasi perpajakan dan mengubah pola pelayanan pajak di masyarakat. "Agar tugas Direktorat Jenderal Pajak mengejar target penerimaan negara juga bisa tercapai," katanya.

Bea Masuk Komponen Kendaraan Bermotor

MENTERI Keuangan Sri Mulyani membebaskan tarif bea masuk impor bahan baku komponen kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dilansir pada 3 April lalu ini, tarif bea masuk yang semula 5-15 persen turun menjadi nol persen.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak khawatir pembebasan bea masuk akan mengganggu industri besi dan baja lokal, sebab jenis yang dibebaskan berbeda dengan yang diproduksi industri di dalam negeri. "Saya yakin itu tidak akan mengganggu pasar PT Krakatau Steel," kata Sofjan Wanandi, Ketua Umum Apindo, di Jakarta pekan lalu.

Gebrakan BRI di Bisnis Syariah

SETELAH "jorjoran" terjun di sektor konsumer, Bank Rakyat Indonesia kembali membuat gebrakan. Bank yang selama ini dicap sebagai banknya orang desa itu berencana menggabungkan sekitar 1.000 unit bank yang dikelolanya di pedesaan untuk dijadikan bank syariah. "Penggabungan dilakukan setelah BRI melakukan spin off (pemisahan) unit usaha syariahnya," kata Siti Fadjrijah, Deputi Gubernur Bank Indonesia, pekan lalu.

Fadjrijah menyambut baik langkah BRI karena aksi korporasi itu bakal membantu target lima persen pertumbuhan aset perbankan syariah pada 2008. Langkah pemisahan unit syariah dari sebuah bank konvensional, juga membuat manajemen bisa memfokuskan bank yang dikelolanya sebagai bank umum.

Direktur Utama BRI, Sofyan Basir, mengatakan, selain opsi penggabungan unit desa ke bank syariah, saat ini manajemen sesungguhnya lebih fokus pada rencana mengakuisisi bank untuk dijadikan bank syariah. "Ada dua bank yang sedang kami jajaki," ujarnya tanpa mau menyebutkan nama kedua bank tersebut.