Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Budi Waseso Beberkan Masalah Impor Beras hingga Beban Bunga Utang Rp 282 M

Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso membeberkan masalah impor cadangan beras pemerintah atau CBP yang terjadi pada 2018.

25 Maret 2021 | 18.36 WIB

Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kanan) bersama Kepala Bulog Divre Jabar Benhur Ngkaimi (kiri) memeriksa ketersediaan beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Selasa 3 Maret 2020. Dalam sidak ketersediaan beras tersebut, Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, Perum Bulog menyediakan 1,7 juta ton beras untuk keperluan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Perbesar
Dirut Perum Bulog Budi Waseso (kanan) bersama Kepala Bulog Divre Jabar Benhur Ngkaimi (kiri) memeriksa ketersediaan beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Selasa 3 Maret 2020. Dalam sidak ketersediaan beras tersebut, Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, Perum Bulog menyediakan 1,7 juta ton beras untuk keperluan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso atau Buwas membeberkan masalah impor cadangan beras pemerintah atau CBP yang terjadi pada 2018. Buwas mengatakan impor itu menyisakan sisa stok sebanyak 300 ribu ton sampai hari ini.

“Kami buktikan produksi dalam negeri cukup, bahkan bermasalah sisa dari produksi impor. Ini fakta,” ujar Buwas dalam diskusi virtual dengan Relawan Perjuangan Demokrasi, Kamis, 25 Maret 2021.

CBP merupakan beras yang dikelola Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam keadaan kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana, dan kerawanan pangan. Pada 2018, Bulog mengimpor beras CBP sebesar 1.785.450 ton.

Dalam beberapa kali rapat koordinasi terbatas bersama pemerintah, Buwas mengungkapkan tidak ada keputusan pemerintah terkait sisa beras impor yang didatangkan sejak tiga tahun lalu. Padahal, Bulog tidak memiliki gudang dengan infrastruktur yang menunjang untuk menyimpan stok beras sampai bertahun-tahun.

Walhasil, selama tiga tahun di gudang, sebanyak 106 ribu ton dari sisa beras impor berpotensi mengalami penurunan mutu. Adapun stok beras ini tersisa karena perusahaan sulit menyalurkannya. Untuk pendistribusian beras CBP, Bulog harus memperoleh penugasan dari pemerintah.

“CBP itu kan tidak bisa dijual bebas. Penyalurannya harus berdasarkan perintah negara. Itu sebabnya Bulog mendapatkan beban CBP tidak bisa diapa-apakan kecuali kepentingan negara,” ujar Buwas.

Di sisi lain, Buwas mengungkapkan perusahaan menghadapi masalah pembayaran utang dari pengadaan impor beras CBP. Untuk mendatangkan beras impor tersebut, Bulog harus meminjam dana kepada bank BUMN.

Buwas pun bercerita bahwa perusahaannya mesti membayar bunga utang senilai Rp 282 miliar per bulan. “Kami enggak tahu pasti untuk apa CBP ini. Ini yang bermasalah,” ujarnya.

Pernyataan Budi Waseso tersebut diungkapkan di tengah rencana pemerintah mengimpor beras sebesar 1-1,5 juta ton. Pemerintah bahkan dikabarkan segera meneken nota kesepahaman atau MoU dengan Thailand untuk impor beras.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
Francisca Christy Rosana

Francisca Christy Rosana

Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Indonesia pada 2014, ia bergabung dengan Tempo pada 2015. Kini meliput isu politik untuk desk Nasional dan salah satu host siniar Bocor Alus Politik di YouTube Tempodotco. Ia meliput kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke beberapa negara, termasuk Indonesia, pada 2024 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus