Cara Dahlan Kejar Setoran

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ramadan tahun ini sangat berkesan bagi Budi Santoso. Sebulan penuh pria 56 tahun ini khusyuk menjalankan ibadah wajib dan sunah, mulai salat tarawih hingga tadarus. Menjelang Idul Fitri, meyakini lailatul qadar akan datang pada sepuluh malam terakhir bulan puasa, ibadahnya semakin rajin. "Ibarat haji, semoga puasa saya mabrur," katanya kepada Tempo, Jumat pekan lalu.

Ada yang membuat Budi memacu ibadahnya. Ia tak lagi disibukkan oleh urusan pekerjaan, yang selama ini menghabiskan waktu dan tenaganya. Terhitung, mulai 17 Juli lalu atau dua hari sebelum Ramadan, Budi diberhentikan dari posisinya sebagai Direktur Utama PT Inhutani II. Sejak itu, angkatan ke-14 lulusan Institut Pertanian Bogor ini tak lagi mendapat pekerjaan. "Saya menunggu pemberian amanah dari Allah," ujarnya.

Kendati mencoba pasrah, Budi mengakui pencopotannya oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyisakan kekecewaan mendalam. Tongkat direktur utama yang dipegangnya sejak 2007 tiba-tiba harus diletakkan tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Padahal, ketika jabatannya diperpanjang satu semester pada tahun ini, Budi beranggapan hal itu merupakan sinyal bahwa nilainya bagus.

Pemangkasan jumlah direktur dari empat atau tiga pos menjadi dua direktur di semua Inhutani berembus kencang sejak rencana peleburan Inhutani I-V ke Perum Perhutani pada era Menteri BUMN Sofyan Djalil. Sejak itu, para direktur berlomba menunjukkan kinerjanya agar tak masuk kotak.

Rupanya Budi termasuk yang salah membaca sinyal. Surat pemberhentian dirinya datang saat ia sedang giat menjalin kerja sama dengan National Forestry Cooperative Federation asal Korea Selatan untuk penanaman karet dan akasia. "Keberatan saya karena menanggung beban moral kepada investor asing," ujarnya.

Kekesalan tak hanya dirasakan Budi. Mantan direktur keuangan salah satu Inhutani juga kecewa terhadap kebijakan Dahlan yang tiba-tiba mencopotnya. Ia merasa syarat uji kepatutan ulang dapat dipenuhinya. "Prestasi saya mengubah Inhutani dari perusahaan tidak sehat menjadi sangat sehat," kata pria yang menolak disebut namanya ini.

Pemangkasan direksi juga tak cuma melanda Inhutani. Gunting Dahlan Iskan mengarah pula ke PT Perkebunan Nusantara I-XIV, yang akan dilebur dalam satu induk, yakni PTPN III. Sisanya akan jadi semacam perusahaan operasional. Karena itu, di 13 perusahaan ini, jumlah direksi dikurangi hanya jadi tiga, yakni direktur utama, direktur umum dan sumber daya manusia, serta direktur teknik. Pos direksi lainnya hanya ada di holding.

"Untuk perusahaan induk sektor perkebunan dan kehutanan, semoga saja akhir Agustus ini peraturan pemerintahnya bisa keluar," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Achiran Pandu Djajanto, Kamis pekan lalu. "Dari kami, semua persiapan sudah selesai. Salah satunya penataan di level direksi itu." Prosesnya kini sudah ada di Sekretaris Kabinet dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jika proses mulus, ini akan menjadi model bagi restrukturisasi dan rightsizing untuk mencapai jumlah BUMN yang efisien melalui mekanisme pembentukan holding. Caranya dengan memasukkan modal berupa aset (inbreng) beberapa BUMN ke sebuah BUMN lain yang ditunjuk. Cara lain yang ditetapkan oleh Dahlan ialah dengan merger atau konsolidasi, divestasi atau dilusi, serta melikuidasi perusahaan yang dianggap tak bisa lagi diselamatkan. Bagi perusahaan yang dinilai strategis dan menguntungkan, Kementerian tak akan menyentuhnya alias akan dibiarkan stand alone.

Dalam rancangan Kementerian BUMN, perusahaan negara yang sampai akhir tahun lalu masih tercatat berjumlah 141 buah akan dibuat menyusut menjadi tinggal 114 pada akhir tahun ini. Tahun berikutnya, jumlahnya akan digunting lagi jadi 104 buah, sehingga pada pengujung 2014, kementerian yang dipimpin Dahlan ini menargetkan BUMN hanya akan tersisa 91 perusahaan.

"Banyak perusahaan itu kinerja dan skala usahanya relatif kecil dan belum optimal," Pandu menjelaskan latar kebijakan itu. Banyak dari perusahaan kecil itu bahkan mengalami kerugian beruntun dalam beberapa tahun belakangan.

Berdasarkan data per 31 Desember tahun lalu, dari 141 perusahaan milik negara, hanya 25 di antaranya yang bisa dikategorikan besar. Aset 25 perusahaan besar ini sudah merepresentasikan 92,93 persen dari total aset semua BUMN; 90,90 persen dari total ekuitasnya dan 89,29 persen dari total pendapatannya. Mereka juga memberi kontribusi sebesar 93 persen lebih dari total laba bersih semua BUMN.

Dalam beberapa kesempatan, Dahlan Iskan mengaku geregetan karena, dari begitu banyak BUMN, belum ada yang bisa menjadi pemain kelas dunia yang diperhitungkan. Bahkan, dari total aset Rp 2.950 triliun lebih atau sekitar 40 persen produk domestik bruto kita, kontribusi BUMN bagi negara pada tahun lalu baru berkisar Rp 144,4 triliun. Jumlah itu dipandang masih terlalu sedikit karena sudah mencakup setoran dalam bentuk pajak dan dividen.

Segera setelah program di sektor perkebunan dan kehutanan beres, selanjutnya giliran PT Sarana Karya yang akan diakuisisi oleh PT Wijaya Karya. Lalu penyelesaian proses inbreng PT Pengerukan Indonesia ke PT Pelindo II. Adapun PT Primissima, yang menghasilkan bahan baku batik, akan dicoba dijual ke pemilik lain dalam program divestasi melalui strategic sale ke Gabungan Koperasi Batik Indonesia.

Khusus untuk BUMN yang mengalami kerugian dan kesulitan keuangan atau operasional, penanganan dilakukan melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA. Berdasarkan laporan terakhir, perusahaan rugi dan bermasalah itu tercatat berjumlah 17 buah, antara lain Merpati Nusantara, PT Sandang, Balai Pustaka, dan Djakarta Lloyd. Buat mereka, pilihannya bisa saja dibenahi dengan suntikan modal dan restrukturisasi, lalu dilepas atau dijual setelah sehat. Tapi, kalau masalahnya dianggap kelewat besar dan terlalu mahal ongkos pembenahannya, likuidasilah pilihannya.

Pandu menyebutkan salah satu yang masuk daftar likuidasi adalah Djakarta Lloyd. Perusahaan pengangkutan laut yang berdiri pada 1950 ini akan dihabisi selambat-lambatnya akhir tahun depan, karena dinilai tak punya masa depan dan tak lagi ekonomis. Tapi, sebelum waktu akhir itu tiba, perusahaan masih akan dirawat di "unit gawat darurat". "Ada skema yang kami bentuk untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk membayarkan utangnya," ujarnya.

Perusahaan ini diberi pekerjaan mengangkut batu bara milik PT PLN. Hasilnya diharapkan bisa digunakan mencicil utang ke sejumlah pihak. Jumlahnya lebih dari Rp 47 miliar. "Terutama utang ke karyawannya berupa gaji yang belum dibayar dan pesangonnya," Pandu menambahkan. "Ini jadi pelajaran buat mereka. Utang yang ada tidak begitu saja dihapuskan."

Langkah serupa dijalankan buat Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) dan Perum Damri, yang akan di-inbreng-kan ke PT Kereta Api Indonesia. Juga di PT Energy Management Indonesia, yang akan "dimakan" PT PLN. Dan, seperti halnya Budi Santoso, di banyak perusahaan yang terkena restrukturisasi itu terdapat mereka yang kecewa karena kehilangan kursi direksi atau jabatan.

Tapi Dahlan tak ambil pusing dengan adanya suara-suara mereka yang tersingkir. Kelelahan sehabis umrah ke Arab Saudi dan berlanjut dengan merayakan Lebaran di Irak, menteri ini tampak kurang bergairah menanggapi pertanyaan soal itu. "Pulang umrah, saya sakit, jadi loading-nya lama kalau ditanya," katanya Kamis pekan lalu.

Y. Tomi Aryanto, Akbar Trikurniawan, Agoeng Wijaya, Satwika Movementi

Dijual, Dipaksa Merger, dan Dilikuidasi

2012

PT Perkebunan Nusantara I-XIV PTPN III sebagai induk perkebunan
PT Inhutani I-VInbreng ke Perum Perhutani
PT Sarana KaryaDivestasi paling lambat 2012
PT Kimia Farma TbkMendapat tambahan penyertaan modal negara, inbreng PT Indofarma
PT Indofarma Inbreng ke PT Kimia Farma
PT Industri GelasDivestasi melalui strategic sales
PT Industri SandangDivestasi melalui strategic sales
PT Primissima Divestasi melalui strategic sales
PT Pradnya ParamitaDigabung dengan PT Balai Pustaka
PT Rukindo Inbreng ke PT Pelindo II
PT Istaka KaryaDivestasi/dilusi melalui PT PPA
PT Nindya KaryaDivestasi/dilusi melalui PT PPA
PT Waskita Karya Kembali jadi BUMN pada 2012

2013