Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Investasi sekaligus Kepala Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia bercerita dirinya bingung saat ditunjuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi masuk kabinet di periode kedua. Bahlil mengatakan tak pernah berpikir untuk menjadi pejabat. “Saya jadi pejabat karena Allah dan Pak Jokowi,” kata Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, Bahlil mengatakan dirinya juga tak ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat meski ia adalah kader Partai Golkar. Meski awalnya menjadi pengusaha, Bahlil mengatakan itu merupakan kehendak Tuhan. “Allah berkehendak lain,” kata dia. Oleh karena itu, Bahlil mengatakan kalau orang bercita-cita menjadi sesuatu itu justru tak akan terjadi. “Jangan bercita-cita jadi menteri, nanti tidak jadi menteri,” kata dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bahlil bercerita ketika masih menjadi pengusaha tambang nikel ia bisa menghasilkan pendapatan 2,5 juta ton nikel per tahun. Angka itu kalau dihitung dengan nilai rupiah sekarang sekitar Rp 600 miliar. “Itu profit net perusahaan saya. Begitu menteri gajinya Rp 19 juta, bagaimana tidak stres,” kata Bahlil.
Bahlil Soroti Politik Uang di Pemilu
Politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan sebaliknya pemilihan umum atau Pemilu legislatif ataupun eksekutif digelar secara proporsional tertutup. Dia menyebut demokrasi yang terbuka seperti saat ini justru membuat orang tak punya kapasitas kepemimpinan bisa terpilih karena hanya memiliki logistik.
“Kembali pemilihan tertutup saja, dipilih DPR saja. Ditusuk partainya. Itu lebih murah,” kata Menteri Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal itu dalam kuliah umum di Universitas Paramadina, Sabtu, 27 Juli 2024. Senyampang itu, Bahlil mengatakan dalam pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur juga dipilih DPR.
Dalam pemilihan secara tertutup, masyarakat hanya mencoblos partai saja. Nantinya, partai akan menunjuk atau memilih kader mereka sendiri untuk maju sebagai anggota legislatif. Sementara, dalam demokrasi terbuka seperti ini Bahlil menilai banyak terjadi politik uang. “Sekarang kalau pemilihan banyak politik uang. Berarti rakyat kita ajarin macam-macam waduh, sedih,” kata dia.
Menurut Bahlil, sistem seperti ini juga akan memberi kesempatan bagi kader yang berproses sejak awal di partai. “Supaya yang jadi itu yang betul-betul berproses. Jangan yang tidak pernah berproses karena punya duit, beli jabatan. Kalau orang berproses pasti memiliki kepemimpinan yang kuat,” kata dia.
Bahlil mengatakan dalam sistem demokrasi seperti pemilihan umum saat ini yang terjadi justru politik uang. Dia mengatakan para calon pemimpin di negeri ini bisa mengeluarkan uang miliaran rupiah hanya untuk mendapat jabatan. Demokrasi yang seperti ini, kata Bahlil, akan merusak sistem sosial bangsa. “Saya harus jujur dalam hal ini,” kata Bahlil.
Tak hanya itu, Bahlil mengatakan pemilihan umum di Indonesia seperti sepak bola karena ada pembagian babak. Babak pertama masyarakat mencoblos di TPS, kedua penyelenggara pemilihan, dan ketiga menggugat ke mahkamah konstitusi. Bahlil mengatakan pemain belum tentu menang tiap babak. “Menang babak pertama belum tentu menang babak kedua. Demokrasi ini perlu ada perubahan,” kata Bahlil.
Foto 
