Merger BUMN Karya: Usaha Menutup Masalah atau Menyehatkan Perusahaan Negara?

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan proses merger akan dimulai dengan penggabungan Waskita Karya dan Hutama Karya. Kemudian dilanjutkan dengan penggabungan Adhi Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya; lalu Pembangunan Perumahan dan Wijaya Karya.

Menurut Kartika, ketiganya bakal memiliki spesialisasi berdasarkan kemampuan tiap perusahaan untuk menjaga persaingan usaha. "Tapi, kalau untuk proyek pemerintah, semua bisa ambil," ucapnya.

Proyek infrastruktur PT Waskita Karya di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jakarta, 2022. TEMPO/Tony Hartawan

Hutama Karya dan Waskita Karya akan disatukan untuk mengerjakan proyek jalan tol, jalan non-tol, bangunan, dan residensial komersial. Sedangkan Brantas Abipraya, Adhi Karya, serta Nindya Karya akan berfokus pada proyek pembangunan air, rel, dan konteks lain. Sementara itu, ranah Wijaya Karya dan Pembangunan Perumahan adalah seaport dan airport.

Penggabungan Hutama Karya dengan Waskita Karya menimbulkan kekhawatiran terhadap keuangan perusahaan. Pasalnya, Waskita sedang merugi. Pada kuartal III 2024, Waskita mencatat kerugian sekitar Rp 3 triliun. Namun Kartika menilai penggabungan dua perusahaan pelat merah ini tak bakal memperburuk situasi karena Waskita sudah menjalani restrukturisasi.

Pada 22 Oktober 2024, Waskita Karya mengumumkan kesepakatan terbaru mengenai akta perjanjian restrukturisasi atau master restructuring agreement (MRA) dengan sejumlah bank. Jumlah pokok keseluruhan utang tersebut mencapai Rp 26,2 triliun. 

Menurut Kartika, Hutama Karya akan berada di atas Waskita Karya. Dengan demikian, otomatis Hutama akan mendukung Waskita, khususnya dari sisi kinerja keuangan. Dia berharap Waskita nantinya bisa beroperasi secara berkelanjutan dengan dukungan modal dan dukungan proyek dari bisnis Hutama.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menuturkan penggabungan dua perusahaan sudah masuk tahap uji tuntas atau due diligence. Kini kedua perusahaan sedang diperiksa dengan sangat detail untuk memastikan tidak ada masalah hukum, keuangan, atau operasi yang terlewatkan sebelum merger dilakukan. "Saat ini integrasi tersebut tengah dibahas secara intensif bersama para stakeholder terkait," kata Adjib kepada Tempo, Senin, 18 November 2024.

Dia memastikan penyatuan Hutama Karya dan Waskita Karya akan dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang diperlukan, dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.

Adjib juga berpandangan integrasi Hutama Karya dengan Waskita Karya tidak akan berdampak signifikan pada proyek-proyek yang sedang digarap kedua perusahaan. Namun ia tak menampik adanya tantangan yang dihadapi di tengah penurunan alokasi anggaran infrastruktur tahun depan.

Anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 ditetapkan sebesar Rp 400,3 triliun. Nilainya turun 5,29 persen dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 422,7 triliun.

Adjib berujar penurunan alokasi anggaran infrastruktur dapat berdampak menurunnya peluang proyek baru dari pemerintah. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja kedua perusahaan, baik sebelum maupun setelah integrasi. Karena itu, Hutama Karya berupaya mengoptimalkan aspek yang dapat disinergikan dengan Waskita Karya agar dapat memperoleh proyek baru dengan profitabilitas yang baik.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko berpendapat bahwa penggabungan perusahaan pelat merah ini sangat penting. Musababnya, beberapa BUMN karya mengalami kesulitan finansial serius, misalnya Waskita Karya yang kondisi keuangannya sangat buruk. Karena itu, Danang mendukung rencana pemerintah menjadikan Waskita sebagai anak perusahaan Hutama Karya.

Waskita Karya mencatatkan rugi komprehensif Rp 3,614 triliun per September 2024. Angka ini lebih besar ketimbang angka rugi komprehensif pada September 2023 yang sebesar Rp 3,235 triliun.

Beberapa BUMN karya lain juga mulai menunjukkan rapor merah, seperti Wijaya Karya yang harus ikut menanggung utang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek itu membuat Wijaya Karya merugi hingga Rp 7 triliun sepanjang 2023.

Masalah utama yang dihadapi BUMN karya, menurut Danang, adalah tata kelola yang buruk dan inefisiensi. Imbasnya, sejumlah perusahaan terjerat kasus korupsi. Contohnya, Nindya Karya dan Adhi Karya pernah terlibat kasus korupsi yang terkait dengan proyek Hambalang. Nindya dan Waskita juga terlibat beberapa kasus korupsi.

Selain itu, Danang berpendapat, sumber penyakit dalam tubuh BUMN karya disebabkan oleh penugasan pemerintah yang sering kali tidak memperhitungkan kemampuan dan tata kelola BUMN karya. Imbasnya, beban yang ditanggung BUMN terlalu berat sehingga menghambat kinerja mereka.

Sejumlah pekerja melanjutkan proyek PT Hutama Karya (Persero), pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) North South (NS) Fase 2A CP 203, di kawasan Glodok, Jakarta, 15 November 2024. ANTARA/Idlan Dziqri Mahmudi

Agar langkah penggabungan bisa berhasil memperbaiki tata kelola BUMN karya, Danang menyarankan pemerintah mengevaluasi kebijakan penugasan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Harapannya, BUMN karya tidak lagi diberi tugas yang melampaui kapasitasnya.

Danang juga mendorong Kementerian BUMN memperbaiki tata kelola tender dan sistem pengadaan proyek konstruksi pemerintah. Tujuannya antara lain mengurangi praktik korupsi dalam tender. Selain itu, mengevaluasi tata kelola induk BUMN karya, seperti Pembangunan Perumahan dan Hutama Karya, guna memastikan tata kelola yang baik serta anti-penyuapan.

Meski merger dianggap bisa memperbaiki keuangan BUMN Karya, peneliti Next Policy, Shofie Azzahrah, berpendapat bahwa proses integrasi perusahaan tidak mudah. Ia menekankan perlu ada penyesuaian, terutama dalam pengelolaan aset dan penyelarasan strategi bisnis. "Potensi penularan masalah dari perusahaan yang bermasalah ke entitas yang sehat juga bisa terjadi," ujarnya.

Risiko itu dapat membebani performa entitas gabungan secara keseluruhan jika tidak dimitigasi dengan baik. Apalagi ada penurunan anggaran infrastruktur. 

Menurut Shofie, penurunan anggaran pembangunan infrastruktur juga menjadi tantangan bagi BUMN karya ke depan dalam memastikan kelangsungan proyek. Entitas baru harus menemukan cara mendiversifikasi sumber pendapatan dan memastikan pendanaan tetap terjaga. Dengan demikian, ia menegaskan, keberhasilan merger BUMN karya sangat bergantung pada perencanaan yang matang.

Kendati restrukturisasi atau penyehatan BUMN karya dibutuhkan, ekonom senior Bright Institute, Awalil Rizky, menilai merger tidak selalu menjadi solusi yang tepat. Ia berpandangan bahwa merger berisiko menyamarkan atau menyembunyikan masalah yang mungkin sudah ada dalam perusahaan yang lemah.

"Jika merger dilakukan, semestinya ada pemeriksaan, bahkan audit yang lebih khusus, agar diketahui penyebab BUMN yang sakit keuangannya," tutur Awalil.

Pemilihan perusahaan yang tepat untuk digabungkan juga dinilai sangat penting. Awalil menegaskan, jika salah pilih, masalah perusahaan yang lemah akan merembet ke perusahaan yang lebih stabil. Apalagi, dengan bermerger, kemampuan berutang atau leverage perusahaan menjadi lebih besar. Karena itu, ia menilai risiko penyamaran atau penyembunyian kekeliruan tata kelola sebelumnya sangat besar.

Risiko dalam menyatukan aset yang nilainya menurun juga menjadi sorotan. Ekonom Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, mengatakan terkadang penurunan nilai aset menjadi penyebab BUMN karya sekarat. Ketika aset tersebut nilainya rendah dan dibebankan kepada BUMN yang sehat, muncul tambahan beban bagi BUMN itu. Namun BUMN yang memiliki aset berkualitas dapat memanfaatkan aset tersebut. Khususnya untuk mendapatkan pembiayaan demi menyelesaikan masalah utang perusahaan yang lebih bermasalah.

Tempo berupaya meminta tanggapan juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga serta Senior Vice President Corporate Secretary Waskita Ermy Puspa Yunita soal rencana merger BUMN karya. Namun, hingga berita ini diturunkan, keduanya tidak merespons pesan Tempo.