Dampak PPKM Darurat, Sekarga: Garuda Sudah Berdarah-darah

TEMPO CO, Tangerang-Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga), Tomy Tampatty mengatakan dampak dari PPKM Darurat, kondisi flag carrier Garuda Indonesia semakin parah dan terancam berhenti beroperasi. "Garuda sudah berdarah darah," ujarnya, Kamis 15 Juli 2021.

Menurut Tomy, penerapan PPKM Darurat berpengaruh besar terhadap menurunnya penumpang pesawat yang signifikan sehingga berdampak pada pendapatan Garuda Indonesia. " Karena operasional harus tetap jalan meski hanya mengangkut beberapa penumpang. Belum lagi mengangkut logistik. Jadi melihat pendapatan dan pengeluaran sangat jauh."

Untuk itu, kata Tomy, Garuda Indonesia saat ini tinggal menunggu good will dari pemerintah atau Presiden Joko Widodo  untuk melakukan pembenahan dan penyelamatan Garuda. "Jangan biarkan Garuda mati," katanya.

Sebagai langkah awal penyelamatan, karyawan Garuda Indonesia berharap pemerintah mencairkan dana Rp 7 triliun  untuk modal operasional. "Entitasnya punya negara harus dijaga kelangsungannya, kami punya proyeksi untuk mencetak laba yang nantinya deviden kembali ke negara dan rakyat," kata Tomy.

Salah satu peluang yang bisa menjadi solusi pemasukan Garuda Indonesia adalah memaksimalkan beberapa potensi lini bisnis di antaranya, Captive market corporate account  (Semua Perjalanan Dinas Instansi pengguna APBN.

"Kami  sudah minta  manajemen melobi Menteri Keuangan agar untuk kepentingan perjalanan dinas semua anggaran APBN, ASN, TNI, Polri, DPR, DPRD sampai guru wajib menggunakan BUMN," ujarnya. Artinya lakukan itu, mintalah untuk merecovery ke depan 6-10 tahun dikelola."

Garuda Indonesia telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dari total karyawan di tahun 2019 sejumlah 7900 telah berkurang 2000 karyawan di tahun 2020 dan saat ini di tahun 2021 sedang dalam proses PHK yang direncanakan berkurang lebih dari 1000 karyawan.

Menurut Tomy, karyawan sudah berkorban, selain banyak yang di  PHK, karyawan yang masih aktif bekerja dilakukan pemotongan dan penundaan pembayaran gajinya.

Baca Juga: Terpopuler Bisnis: Jokowi Diminta Bantu Garuda, Moeldoko soal Mobil Anak Bangsa