Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada pagi ini, Senin, 24 Februari 2025. Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara memiliki target ambisius: mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029 serta menggarap sektor energi terbarukan (40 persen), infrastruktur digital (25 persen), dan ketahanan pangan (15 persen).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Analis dari Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi mengatakan transparansi dan tata kelola yang akuntabel menjadi faktor penentu keberhasilan lembaga ini. Menurut dia, tanpa pengawasan yang baik akan sulit bagi Danantara untuk menarik kepercayaan investor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jika melihat SWF lain seperti Temasek, mereka diawasi oleh parlemen dan diaudit oleh auditor independen. Sementara itu, Danantara justru tidak berada di bawah pengawasan BPK dan KPK, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai akuntabilitasnya,” ujar Audi dalam keterangannya, Senin, 24 Februari 2025.
Selain itu, independensi dalam pengelolaan juga dipertanyakan. Wacana bahwa pengambilan keputusan di Danantara akan melibatkan mantan presiden hingga organisasi keagamaan dinilai berisiko menurunkan kepercayaan pasar. “Investor cenderung menginginkan SWF yang beroperasi secara profesional dan bebas dari intervensi politik. Jika Danantara tidak dikelola secara otonom, pasar bisa bereaksi negatif,” tuturnya.
Keberhasilan Danantara tidak hanya bergantung pada besarnya modal atau proyek yang dijalankan, tetapi juga pada bagaimana lembaga ini membangun kredibilitasnya di mata investor global. Tanpa transparansi yang jelas dan pengawasan yang kuat, Danantara berisiko kehilangan momentum dan kepercayaan yang menjadi kunci utama kesuksesan SWF di berbagai negara.
Sementara itu Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan pelaksanaan good corporate governance adalah satu-satunya jalan untuk mengantisipasi ekosistem usaha yang buruk dan menghindari penyalahgunaan Danantara. Mekanisme good corporate governance mesti dilakukan secara eksternal dan internal.
Mekanisme eksternal, ia menjelaskan, dibangun dengan mengedepankan transparansi termasuk dalam pemilihan sosok-sosok kunci, penyusunan regulasi, dan pengambilan keputusan strategis. “Biarkan rakyat, media, dan civil society ikut mengawasi. Para tikus suka kegelapan, maka ciptakan terang,” ujar Wija melalui pesan singkat pada Senin, 24 Februari 2025.
Sementara mekanisme internal dibangun dengan memperkuat peran pengawas, komisaris, komite audit dan internal audit. Wija berpendapat pemerintah perlu mengisi jabatan-jabatan tersebut dengan sosok-sosok profesional, berintegritas, dan non-politis. Mereka, lanjut dia, harus diposisikan sebagai partner setara bukan sebagai pelengkap semata. Sistem meritokrasi—pemberian kesempatan memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasinya—wajib diterapkan dalam memilih sosok terbaik untuk menjalankan Danantara.
