Dapat Pinjaman Dana dari Bank Dunia, Nusron Wahid Bakal Percepat Penyusunan RDTR untuk Meningkatkan Ekosistem Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan akan mempercepat penyusunan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini untuk mendukung penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

“Percepatan terus didorong untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,” kata Nusron Wahid, dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 16 Desember 2024.

Menurut Nusron Wahid, urusan KKPR menjadi ruwet karena dalam regulasinya harus menggunakan basis RDTR. Sementara, RDTR itu berbasis pada peta 1:5.000 yang programnya disebut One Map Policy.

“Target RDTR itu ada 2.000, sekarang baru 567. Masih kurang sekitar 1.400,” ujar Nusron. Untuk 2025, ia menargetkan 1.000 RDTR. “Insyallah pada 2028, 2.000 RDTR terpenuhi,” katanya.

Ihwal percepatan penyusunan RDTR, Nusron Wahid mengatakan sudah ada solusi. Pertama, kolaborasi bersama Bank Dunia. Politikus Partai Golkar itu  mengaku sudah mendapat pinjaman dari lembaga keuangan internasional tersebut. Menyitir Kantor Berita Antara, dana pinjaman yang didapatkan yakni sebesar US$ 653 juta.

“Sudah mendapatkan loan untuk mulai tahun depan. Sudah disetujui Pak Presiden dan sudah diteken Menteri Keuangan,” kata Nusron Wahid.  

Solusi berikutnya adalah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) Menyusun RDTR secara mandiri. Nantinya, Kementerian ATR/BPN akan meminta kabupaten yang memiliki fiskal kuat untuk swasembada atau swamandiri membuat RDTR.

Jika RDTR sudah lengkap, Nusron menjamin penerbitan KPPR bakal diproses dalam waktu 7 hari.Dengan catatan, dokumen dinyatakan clear and clean dan One Map Policy-nya lengkap.

Pilihan Editor: Harga Emas Antam Stabil di Rp 1,517 Juta per Gram