Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia atau REI, Paulus Totok Lusida, meminta meminta pemerintah agar menangguhkan pembayaran cicilan kredit rumah sederhana bersubsidi selama pandemi Covid-19. Hal ini diperlukan dengan pertimbangan jebloknya daya beli masyarakat saat ini, salah satunya berasal dari banyak pembeli rumah yang dirumahkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, banyak dari mereka yang mendapatkan pemotongan gaji dan juga pengurangan hari kerja sehingga berdampak pada upah yang diterima. "Mereka saat ini fokus ke living cost dulu karena pemotongan upah. Secara kelayakan, mereka layak dibiayai oleh bank atau bankable," ujar Totok, Jumat, 4 Desember 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak hanya itu, REI juga meminta adanya stimulus terkait dengan sunset policy. Pasalnya, saat ini masyarakat yang mengikuti tax amnesty baru sekitar 15 persen.
Dengan adanya stimulus tersebut, menurut Totok, bakal membantu bangkitnya perekonomian. "Uang di bawah bantal banyak, jika dioptimalkan, bukan hanya sektor properti yang diangkat."
Lebih jauh, Totok memperkirakan sektor properti baru bisa pulih seperti sedia kala sebelum pandemi membutuhkan waktu yang tak sebentar. Dalam hitungannya ia memperkirakan setidaknya perlu 2 tahun agar sektor properti kembali bangkit.
Totok menyebutkan saat ini minat masyarakat untuk membeli rumah berada di kisaran di bawah Rp 1 miliar. Dengan begitu, pihaknya akan mengoptimalkan penjualan rumah segmen tersebut pada tahun depan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan program satu juta rumah pada 2020 tidak dapat mencapai target karena ada bencana kesehatan pandemi Covid-19. Realisasi program satu juta rumah per 16 November 2020 baru mencapai 667.554 unit rumah yang terdiri atas 75 persen rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 25 persen rumah untuk non-MBR.
Sebagai dampak dari pandemi Covid-19, menurut Ma'ruf Amin, REI juga tidak dapat mencapai target untuk membangun sebanyak 239.109 unit rumah untuk MBR.
Program satu juta rumah diresmikan pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Setelah lima tahun berjalan, program tersebut telah berhasil membangun sebanyak 5,4 juta unit, yang 70 persen di antaranya ditujukan untuk MBR.
BISNIS
Foto 
