Deregulasi dan manajer lobi

SECARA historis, jabatan manajer di Indonesia ternyata punya status yang unik dalam dunia usaha di negeri ini. Simak saja pemaparan Tanri Abeng dalam seminar berjudul "Mempersiapkan Manajer Indonesia Tahun 2000" yang diselenggarakan FISIP-UI Kamis pekan silam di Jakarta. Menurut Tanri, sebelum ada deregulasi, porsi terbesar dalam pembagian kue ekonomi Indonesia memang berada ditangan Pemerintah alias BUMN. Umumnya, manajemen yang diterapkan di sini belum berwawasan profesional. "Karena masih ada hubungan birokratis antara BUMN-BUMN dan struktur organisasi Pemerintah, tak jarang penempatan para pimpinannya mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi," demikian Tanri. Ditegaskannya, sejak oil boom awal 1970-an hingga pertengahan 1980-an, dominasi Pemerintah sebagai market sekaligus policy makers masih terlalu besar. Realitas semacam ini telah membuat repot para manajer. Jangan heran jika dalam dunia usaha waktu itu, yang tampil justru manajer lobi. Soalnya, kemampuan melobi memang dibutuhkan untuk menghadapi Pemerintah yang berfungsi sebagai policy makers dan buyers. Nah. ketika deregulasi mulai dilancarkan pada 1983, maka secara bertahap manajer lobi semakin surut peranannya. Lalu terjadi proses transformasi, yang berkembang dari praktek manajemen lobi ke manajemen profesional. Celakanya tenaga manajer yang profesional tak cukup tersedia di pasar. Maka, terjadilah pembajakan manajer. Menurut Tanri, kekurangan lebih terasa secara kualitatif, kendati ada juga pembicara yang memperkirakan bahwa kini per tahun diperlukan 30.000 manajer, sedangkan yang tersedia cuma 500 orang. Untuk menanggulangi krisis manajer, Tanri mengajukan sejumlah kiat. Dalam hal ini, lembaga pendidikan dituntut agar melahirkan manajer yang berkualitas. Selain itu, Tanri juga melihat perlunya keterbukaan dalam BUMN. Bahkan kalau perlu, katanya, "Misi dari BUMN-BUMN ini seyogyanya diarahkan kepada penciptaan tenaga-tenaga manajer yang berwawasan profesional."