Putar Arah Pembangkit Batu Bara

Modelnya mirip-mirip dengan yang kini sedang ramai menjadi pembicaraan tentang rencana pembentukan holding BUMN panas bumi di bawah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Bedanya, NewCo dirancang sebagai perusahaan yang betul-betul baru untuk menjadi induk unit-unit bisnis PLTU batu bara di bawah kendali Grup PLN.

Selanjutnya, NewCo mencari investor strategis melalui proses tender. Mereka yang berasal dari pengembang pembangkit EBT menjadi prioritas. Tujuannya, lagi-lagi disebutkan, bauran energi baru dan terbarukan bisa digenjot lebih kencang sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL), acuan tahunan bagi pengembangan infrastruktur kelistrikan sepuluh tahun ke depan.

Draf RUPTL 2021-2030—pemerintah hingga kini belum mempublikasikan naskah akhirnya meski disebut-sebut telah rampung—memang amat ambisius. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas 40.967 megawatt dalam sepuluh tahun ke depan, hampir separuhnya disumbang EBT. Sebagian besar rencana daya baru dari EBT itu disiapkan berasal dari proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air.

Besarnya ambisi itu yang menjadi dalih Kementerian BUMN untuk mencari jalan memutar lewat pembentukan holding PLTU dari aset-aset yang selama ini dikelola PLN dan anak usahanya. Anggota staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan beban PLN akan berkurang jika aset pembangkit batu bara dilepas. Di sisi lain, dia menambahkan, PLN mendapat dana segar setelah holding PLTU kelak dilepas ke pasar modal lewat penawaran umum perdana (IPO) saham. “Kami spin-off, terus di-IPO-kan,” tutur Arya, Jumat, 6 Agustus lalu. “Yang pasti, ini adalah cara PLN mendapatkan dana.”

Seperti niat penggabungan aset BUMN panas bumi, rencana pembentukan holding BUMN batu bara ini menuai resistansi dari serikat pekerja PLN dan anak usahanya. Mereka khawatir dua rencana tersebut akan menambah beban keuangan perseroan yang selama ini sudah tersedot habis untuk membeli bahan bakar dan produksi setrum IPP.  

Baca: Penyebab Memburuknya Keuangan PLN

Dalam hitungan Kementerian BUMN, skema spin-off aset PLTU diperkirakan menambah biaya pokok produksi PLN sebesar Rp 945 miliar per tahun. Di sisi lain, skema ini akan menurunkan rasio utang terhadap pendapatan perusahaan sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) dari 5,72 kali menjadi 5,48 kali.

Selama ini, sebagai aset perusahaan, unit PLTU yang dikuasai PLN hanya menyedot biaya produksi seperti ongkos bahan bakar dan operasional, termasuk pembayaran beban utang. Sedangkan setrum PLTU milik IPP harus dibeli lewat kontrak yang di dalamnya terdapat beban lain berupa keuntungan bagi pengembang. “Kalau dilepas, di-IPO-kan, aset itu menjadi milik swasta, akan ada kontrak jual-beli setrum baru yang menyebabkan kenaikan harga,” ujar Herman Darnel Ibrahim, anggota Dewan Energi Nasional.

Dwi Hantoro, Ketua Persatuan Pegawai PT Indonesia Power—anak perusahaan PLN—khawatir pelepasan aset ke holding PLTU justru akan mempersulit perseroan dalam mengontrol beban usaha. “Ujung-ujungnya, konsumen yang akan terkena dampak,” ucapnya. Dia mengingatkan, bertambahnya biaya pokok produksi juga akan menambah tanggungan negara untuk menutup selisih dari tarif distribusi listrik lewat anggaran subsidi.

Kementerian BUMN menepis kekhawatiran itu. Arya menjelaskan, pembentukan holding hanya akan mengalihkan PLTU milik PLN yang sudah uzur. “Masak, kita mau pelihara barang tua. Daripada dibuang percuma, kalau bisa diberdayakan supaya keuangan PLN jadi lebih menarik,” katanya.

Merujuk pada paparan Kementerian BUMN, terdapat tiga kriteria dalam skema pelepasan aset PLTU batu bara untuk kemudian dialihkan ke NewCo. Pertama, umur teknologinya sudah tua sehingga PLTU tak efisien. Kedua, persentase kesiapan unit pembangkit untuk beroperasi menghasilkan tenaga listrik (availability factor) dalam lima tahun terakhir kurang dari 80 persen. Ketiga, proyeksi produksi listrik terhadap kemampuan dayanya (capacity factor) kurang dari 50 persen dalam lima tahun ke depan.

Mantan direktur PLN, Nasri Sebayang, menilai capacity factor PLTU batu bara milik PLN, khususnya di Jawa, memang merosot sejak pandemi Covid-19 melanda akibat berkurangnya beban listrik. “Perlu diingat, kita punya problem overcapacity, khususnya di sistem Jawa Bali,” ujarnya. Dalam kompetisi merit order—sistem prioritas pengoperasian pembangkit yang digunakan PLN—pembangkit milik perusahaan pelat merah ini kalah efisien dibanding PLTU swasta yang rata-rata baru dibangun.

Informasi kinerja PLN dan anak usahanya terbatas sehingga sulit meraba-raba pembangkit apa saja yang menjadi calon aset holding PLTU. Yang sudah terang, draf RUPTL 2021-2030 dan rencana PLN menyokong target net-zero emission pada 2060 menggambarkan misi memutar arah pemanfaatan pembangkit batu bara di Indonesia. 

Penghentian operasi PLTU batu bara akan dimulai bertahap pada 2030 terhadap pembangkit subcritical berkapasitas 1 gigawatt, disusul pembangkit 9 gigawatt lima tahun berikutnya. Pada 2040, program retirement mulai menjangkau PLTU supercritical dengan kapasitas 10 gigawatt. Pada tahun ini, pembangkit nuklir diproyeksikan masuk untuk menjaga keandalan sistem PLN. Dua dekade berikutnya, giliran kontrak PLTU ultra-supercritical akan disetop sehingga seluruh pembangkitan listrik di negeri ini akan ditopang energi baru dan terbarukan. Masih panjang jalan menagih ambisi ini.

KHAIRUL ANAM