Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Diskusi Transparency International Indonesia: Sentimen Pasar dan Masyarakat Tak Percaya Danantara

Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky menyebut ada niat yang tidak beres dari rencana pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Mengapa?

7 Maret 2025 | 17.58 WIB

Kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, 19 Februari 2025. Tempo/M Taufan Rengganis
Perbesar
Kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, 19 Februari 2025. Tempo/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menyebut ada niat yang tidak beres dari rencana pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Ketidakberesan itu, kata dia, bisa dilihat dari sentimen pasar, masyarakat, dan sejumlah kalangan yang tidak mempercayai lembaga itu untuk mengelola aset negara. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG anjlok 7,83 persen ke level 6.270 dalam sepekan terakhir atau pada perdagangan 24-28 Februari 2025. Para analis pun menduga ini tak lepas dari sentimen ke Danantara. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

“Niat awalnya tidak beres. Pasar saja tidak percaya. Ini sesuatu yang lucu,” kata Yanuar dalam diskusi yang digelar Transparency International Indonesia secara daring pada Kamis, 6 Maret 2025.  

Meski demikian, Yanuar mengatakan, ide pemerintah melahirkan Danantara ini baik, tapi ada sejumlah persoalan yang meliputinya. Menurut dia, Danantara bisa menjadi instrumen dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, pengelolaan, efisiensi, dan transparan i yang terjadi selama ini tidak bisa membuat publik percaya. “Ide baik tapi dimulai dengan tata kelola yang agak kacau,” kata dia. 

Menurut Yanuar, pengelolaan Danantara di Indonesia tidak seperti tata kelola Sovereign Wealth Fund (SWF) di negara lain. Di negara lain, kata dia, struktur pengelola investasi aset negara justru di bawah Kementerian Keuangan, sedangkan di Indonesia malah dinaungi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Menurut Yanuar, kondisi ini akan memunculkan tumpang tindih kewenangan dan berpotensi ada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. 

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani sebelumnya mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar struktur Danantara diisi oleh orang-orang terbaik dan bukan titipan.

Hal ini diutarakan Rosan usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, 5 Maret 2025. Rapat juga dihadiri oleh Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir dan Chief Operating Officer (COO) Dony Oskaria. 

“Bapak Presiden menyampaikan kepada kami pilihlah orang-orang yang terbaik di dalam tim danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan. Pilih yang terbaik. Tidak hanya di Indonesia, Terbaik di dunia pun dimasukkan sebagai beberapa alternatif nama,” kata Rosan usai rapat. 

Rosan mengatakan susunan tim akan diumumkan pekan depan, termasuk dewan penasihat, dewan pengawas hingga level operasi.

“Harapannya dalam waktu dekat. Mungkin minggu depan saya rasa kita akan umumkan nama-nama tersebut,” ujar Rosan. “Sehingga dari publik, dari masyarakat, bisa melihat dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable, yang terbukti track record-nya, yang bersih dan memang expertise di bidangnya.“

Rosan mengatakan curriculum vitae nama-nama tersebut akan dikirim ke Presiden Prabowo untuk diseleksi. 

Presiden Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara disingkat Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 24 Februari 2025. 

Dalam kegiatan peluncuran Danantara, Presiden Prabowo mengatakan Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional.

“Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidato peresmian Danantara.

Eka Yudha berkontribusi dalam penulisan artikel ini. 

 

Adil Al Hasan

Adil Al Hasan

Bergabung dengan Tempo sejak 2023 dan sehari-hari meliput isu ekonomi. Fellow beberapa program termasuk Jurnalisme Data AJI Indonesia.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus