DPR Setujui 'Reprofiling'

KOMISI Keuangan DPR akhirnya menyetujui penataan kembali (reprofiling) waktu jatuh tempo obligasi rekapitalisasi di empat bank pemerintah. Nilai obligasi rekap ini Rp 174,59 triliun dan merupakan bagian dari total obligasi rekap di bank pemerintah yang besarnya Rp 231,62 triliun. Jatuh tempo obligasi rekap di Bank Mandiri—yang terbesar, hampir Rp 105 triliun—BNI, BRI, dan BTN itu dipindahkan dari tahun 2004-2009 menjadi 2010-2020. Sebagai kompensasi, pemerintah akan memberikan tambahan bunga senilai Rp 823,67 miliar per tahun. Obligasi rekap sisanya tetap dibayar pemerintah pada 2004-2009. Sebelumnya, komisi tersebut menolak keras usul pemerintah ini karena beban bunga di anggaran pendapatan dan belanja negara akan membengkak. Belakangan DPR mengubah haluan. Namun Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie tetap menolak reprofiling ini. Menurut Kwik, cara ini hanya akan memindahkan beban ke masa datang, bukan menyelesaikan masalah obligasi rekap di perbankan nasional. Bahkan, mengutip kajian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, gara-gara reprofiling itu, jumlah obligasi rekap yang mesti ditanggung pemerintah pada 2020 nanti akan membengkak menjadi Rp 1.500 triliun. "Saya akan meminta pimpinan DPR membatalkan keputusan Komisi IX tersebut," katanya seperti dikutip Kurniawan dari Tempo News Room.