Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo Irhamna, pesimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen dapat tercapai dalam lima tahun. Salah satunya karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat kementerian baru terlalu banyak, yang mengakibatkan kurang optimalnya dalam pengelolaan anggaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Setelah ada pelantikan kabinet dan jumlah anggota kabinetnya melebihi 100 orang, ya saya sampaikan bahwa itu jadi imajinatif saja pertumbuhan 8 persen," ujar Ariyo dalam diskusi Catatan Akhir Tahun yang diselenggarakan melalui platform zoom pada Senin, 23 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pembentukan kementerian baru ini, menurut dia, juga menyebabkan banyak penyesuaian terhadap berbagai peraturan yang ada. Akibatnya lintas instansi pemerintah saling menunggu untuk menentukan berbagai kebijakan kepada masyarakat.
"Karena dengan banyaknya kabinet ini, penambahan kabinet, pemecahan, pemerintah tidak bisa gas di awal," kata dia.
Ia menyebutkan penyesuaian terpaksa dilakukan dari yang telah dijalankan pemerintahan sebelumnya yaitu Presiden Joko Widodo. Dewan Sumber Air Nasional, misalnya, yang dulu berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kini Kementerian tersebut tidak ada lagi di pemerintahan Prabowo.
"Kemenko Marves udah enggak ada, jadi Perpres-perpres itu perlu ada penyesuaian, peraturan-peraturan itu perlu ada penyesuaian baru," tutur Ariyo.
Ia juga membandingkan dengan negara Argentina yang telah memangkas jumlah kementeriannya dari 19 menjadi 8 instasi pemerintah. Dengan begitu, menurut Ariyo, Argentina berpotensi menjadi negara yang mampu mengelola anggarannya secara efesien karena pengurangan jumlah kementerian tersebut.
"Jadi Argentina ini baru memiliki presiden baru di 2023 yang sangat nyentrik. Jadi ketika dia terpilih, dia langsung memangkas jumlah kementeriannya," ucap dia.
Ariyo juga menyoroti pemotongan jumlah kementerian yang dilakukan presiden terpilih Argentina pada 2023, yakni Javier Milei, yang sempat dibicarakan oleh banyak lembaga di dunia. Bank Dunia serta Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), misalnya, menilai langkah itu bakal efektif menggenjot pertumbuhan ekonomi Argentina.
"Dia (Javier Milei) pangkas kementerian dari 19 menjadi 8, yang memberikan sinyal reformasi struktural, mendorong efisiensi birokrasi, dan meningkatkan kinerja investor," kata Ariyo.
Foto 
