Ekonomi Lesu Akibat Covid-19, Pemerintah Dorong Peran Badan Layanan Umum

Perbesar

Proyek LRT Jabodetabek rute Cawang-Cibubur, salah satu proyek yang pembebasan lahannya dibiayai oleh LMAN, di kawasan Kampung Makasar, Jakarta, Juli 2019./ TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

PT Sarana Multi Infrastruktur melanjutkan program pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah.
Peran lain dilakoni Lembaga Manajemen Aset Negara dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.
Menunggu rencana lama pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia.

DUA tanda tangan dibubuhkan Ridwan Kamil menggunakan gerip (stylus) di atas dua layar tablet di pelataran Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 24 September lalu. Tekenan Gubernur Jawa Barat itu bersisian dengan paraf Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Edwin Syahruzad. Satu tanda tangan terakhir dibubuhkan Kamil bersama puluhan tanda tangan kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Penandatanganan yang dilakukan secara virtual itu menjadi penanda resminya perjanjian pembiayaan pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman sebesar Rp 1,81 triliun ini terbagi dalam dua skema, yakni pinjaman belanja langsung dan belanja bantuan keuangan. “Bantuan keuangan yang terputus sekarang bisa dikembalikan. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan di sisa waktu tiga bulan ke depan,” kata Ridwan Kamil dalam sambutannya seusai penandatanganan perjanjian.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dana dari PT SMI, badan usaha milik negara di bawah naungan Kementerian Keuangan, tersebut merupakan bagian dari pembiayaan investasi pemerintah berupa program pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada daerah. Program ini bergulir lantaran pendapatan asli daerah secara nasional diperkirakan turun rata-rata 29,14 persen tahun ini akibat lesunya ekonomi di masa pandemi. Akibatnya, pemerintah daerah kudu merombak rencana belanja mereka, termasuk untuk program-program strategis, serta mengalokasikan ulang duitnya ke penanganan dampak Covid-19.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara Edwin Syahruzad, Direktur Utama PT SMI, dan Gubernur Banten Wahidin Halim melalui Video conference, 4 Agustus lalu. Foto: ptsmi.co.id

Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 mencatat, hingga Juni lalu, komitmen pinjaman PEN daerah mencapai Rp 4,39 triliun. Adapun yang telah disalurkan sebesar Rp 2,75 triliun. Angka ini tentu belum mencakup pinjaman kepada Jawa Barat, juga kepada Pemerintah Provinsi Banten yang lebih dulu menerima Rp 4,1 triliun pada 4 Agustus lalu dengan jangka waktu pinjaman 10 tahun serta masa tenggang 24 bulan.

Dokumen yang sama mencatat rencana pemerintah melanjutkan program pinjaman PEN kepada daerah pada 2021 senilai Rp 10 triliun. Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Djajawinata menuturkan, perseroan akan berfokus memberikan pembiayaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional setidaknya hingga 2022. “Prioritasnya daerah yang memenuhi syarat dan kepatuhan dan sudah memenuhi dokumen serta komitmen melaksanakan pinjaman,” ujar Darwin, Jumat, 25 September lalu.

PT SMI hanya salah satu special mission vehicle Kementerian Keuangan yang dikerahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), badan layanan umum Kementerian Keuangan yang selama ini berfokus mengelola barang milik negara, kebagian tugas serupa dalam bentuk berbeda.

RAPBN 2021 mencatat rencana alokasi pembiayaan investasi sebesar Rp11,123 triliun lewat LMAN. Dana ini khusus untuk mendanai pembebasan lahan proyek strategis nasional. Sebanyak 34 proyek jalan tol dan sembilan proyek infrastruktur sumber daya air atau pembangunan bendungan kini tengah disiapkan untuk memanfaatkan dana tersebut.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menjelaskan, pembiayaan investasi melalui LMAN akan bergulir dengan merujuk pada perencanaan yang disiapkan kementerian teknis, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Selanjutnya, Komite Percepatan Penyediaan Pembangunan Infrastruktur Prioritas membuat prioritas atas perencanaan pendanaan dari kementerian atau lembaga tersebut,” tuturnya.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi/ Dok. LMAN

Skema pembiayaan investasi pemerintah untuk pembebasan lahan proyek-proyek infrastruktur sebenarnya telah dilakoni LMAN sejak 2016. Lima tahun terakhir, Basuki memaparkan, alokasi dana yang tersedia mencapai Rp 91,1 triliun. Adapun realisasinya per 11 September lalu sebesar Rp 57,8 triliun, meliputi 77 proyek strategis nasional. “Tersebar untuk semua sektor tol, pelabuhan, bendungan, sampai rel kereta api,” ucapnya.

Fungsi LMAN, Basuki menambahkan, tidak hanya mengisi kebutuhan finansial, tapi juga memberikan pertimbangan dari sisi dampak dan risiko proyek. “Sekarang (sisi ini) sudah coba di-inline-kan dengan proyek,” ujarnya.

Peran yang sama dilakoni PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Sementara PT SMI dan LMAN masing-masing menggarap pinjaman kepada daerah dan pembiayaan pembebasan lahan proyek strategis nasional, PT PII mengisi kebutuhan penjaminan proyek-proyek infrastruktur dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta non-KPBU. Adanya penjaminan dari PII diharapkan membuat proyek lebih feasible. Dengan begitu, pihak swasta dan perbankan tak ragu menanamkan modal dan pinjaman ke proyek tersebut.

Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur memang jauh melampaui duit yang bisa disediakan negara. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat, rencana pendanaan sejumlah proyek besar periode 2020-2024 diperkirakan mencapai Rp 6.555,8 triliun. Belanja pemerintah, lewat kementerian, transfer daerah, hingga subsidi atau penugasan pelayanan publik, hanya bisa menutup 26,6 persen dari jumlah tersebut. Walhasil, sisa kebutuhan dana Rp 4.814,9 triliun atau 73,4 persen bergantung pada swasta, badan usaha milik negara, dan KPBU.

Hingga September 2020, PT PII telah meneken perjanjian penjaminan untuk 23 proyek KPBU. Proyek itu meliputi pembangunan 13 jalan tol dan non-tol, 4 infrastruktur telekomunikasi, 1 proyek ketenagalistrikan, 3 proyek penyediaan air minum, serta 2 proyek transportasi lain. Adapun penjaminan non-KPBU diberikan kepada proyek Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, hydropower program PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng 2 dan Patuha 2. “Total nilai seluruh investasinya lebih dari Rp 210 triliun,” kata Pratomo Ismujatmika, Executive Vice President Corporate Secretary and Communications PT PII.

Di tengah upaya pemerintah mendorong peran BUMN dan badan layanan umum dalam pemulihan ekonomi nasional, rencana lama pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan Indonesia (LPPI) untuk mengoptimalkan pembiayaan pembangunan justru belum terdengar lagi kelanjutannya. Sejak awal, Kementerian Keuangan berniat menjadikan PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai cikal bakal lembaga ini. Pada Juli 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyiapkan rancangan undang-undangnya.

Disinggung soal ini, Darwin Djajawinata menyatakan pembentukan LPPI masih menjadi prioritas pemerintah. Namun pembahasannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat masih terhambat pagebluk. “Pembahasan sudah cukup panjang dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan kementerian terkait lain. Kami juga menunggu terbitnya pengaturan itu,” tutur Darwin.