Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri menganggap pemerintah tidak serius mengurus virus Covid-19. "Kita lihat komite kebijakan isinya ekonomi melulu, kecuali Menteri Kesehatan," kata Faisal dalam diskusi virtual, Rabu, 26 Agustus 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menuturkan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, wakil ketua oleh tiga menteri koordinator, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick juga sekaligus menjabat Ketua Pelaksana. Selain itu juga ada dua sekretaris eksekutif dari ekonomi, yaitu Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono dan pengusaha Raden Pardede.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Satgas penanganan covid, dulu Gugus Tugas bertanggungjawab pada presiden, sekarang bertanggungjawab kepada Erick Thohir. Ini jadi sub koordinasi penanganan virusnya. Sekarang semua ekonomi," ujar Faisal Basri.
Karena itu, dia menduga, Indonesia akan mengalami persoalan yang lebih berat dibanding negara lain. Jika negara lain nantinya pulih dari penyebaran Covid-19, menurutnya, Indonesia baru akan belakangan.
Tidak seriusnya penanganan virus Covid-19 itu, kata Faisal, berdampak pada sisi permintaan. Dia mengatakan tidak hanya pendapatan masyakat yang terkikis, sehingga mengakibatkan kemerosotan konsumsi rumah tangga. Lebih daripada itu, terjadi pula perubahan pola konsumsi dan perilaku.
Pendapatan masyarakat saat ini, kata Faisal Basri, lebih banyak dialokasi untuk tabungan atau berjaga-jaga dan investasi meningkat. "Jadi orang cenderung jaga-jaga karena melihat pemerintah tidak confident, tidak becus ngurusin virus, jadi mereka keep income untuk tidak konsumsi," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan agar penanganan kesehatan dan ekonomi di Tanah Air harus dalam komposisi yang seimbang. “Gas dan rem inilah yang selalu saya sampaikan kepada gubernur, bupati, walikota, ini harus pas betul ada balance ada keseimbangan sehingga semuanya dapat dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Inilah sulitnya,” kata Presiden Jokowi di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 25 Juni 2020 silam.
Menurut Jokowi, kondisi global saat ini lebih berat dari depresi 1930. Oleh karena itu, dalam mengelola manajemen krisis membutuhkan keseimbangan yang harus sangat pas antara mengendalikan pandemi dan menekan dampak krisis ekonomi.
“Tidak bisa kita gas di urusan ekonomi, tapi kesehatan menjadi terabaikan. Tidak bisa juga kita konsentrasi penuh di urusan kesehatan, tapi ekonomi jadi sangat terganggu,” kata Jokowi.
HENDARTYO HANGGI | BISNIS
Foto 
