Fakta Soal Rencana Impor 3 Juta Ton Garam: Dikritik Susi Pudjiastuti sampai PDIP

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah berencana mendatangkan beras 1 juta ton dari luar negeri, pemerintah siap membuka keran impor untuk 3 juta ton garam. Rencana ini menuai kekhawatiran dari sejumlah pihak, salah satunya dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Dearest Ibu Mega, please stop impor berlebihan. Garam tidak boleh lebih dari 1,7 juta ton dan beras tidak usah impor. Please Ibu, you are the one can make it happen. @jokowi @PDI_Perjuangan," cuit Susi Pudjiastuti dalam akun @susipudjiastuti pada Minggu, 21 Maret 2021.

Tempo merangkum sejumlah fakta dari rencana impor ini, berikut di antaranya:

1. 3 Juta Ton
Rencana impor garam ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Saktu Wahyu Trenggono dapat rapat bersama Komisi Kelautan DPR di Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021. Menurut Trenggono, impor ini sudah diputuskan dalam rapat bersama Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian.

"Impor diputuskan 3 juta ton," kata Trenggono dalam rapat tersebut. Sementara, neraca stok produksi saat ini, kata dia, berada di posisi 2,1 juta.

Impor dan stok produksi garam ini akan mengisi kebutuhan sejumlah industri. Paling besar yaitu industri manufaktur yang butuh 3,9 juta ton. Lalu ada juga kebutuhan industri aneka pangan sebesar 1,3 juta ton.

2. 120 Ton per Ha
Meski demikian, Trenggono menyebut upaya peningkatan produktivitas garam lokal juga tetap dilakukan. Di beberapa teman sudah dilakukan integrasi lahan untuk menggenjot produksi dari 60 ton per hektare (ha) menjadi 120 ton.

Upaya ini dilakukan dengan sejumlah kebijakan. Mulai dari membangun gudang garam nasional, penerapan resi gudang, bantuan revitalisasi gudang rakyat, perbaikan jalan produksi, sampai perbaikan saluran air.

3. Persoalan Kualitas
Sehari kemudian, 19 Maret 2021, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan impor dilakukan untuk kebutuhan garam industri. Sebab, belum semua produksi dalam negeri bisa memenuhi kualitas tersebut.

"Inilah yang sekarang menjadi permasalahan, garam boleh sama asinnya, tetapi kualitas berbeda," kata Lutfi dalam konferensi pers. Garam yang tidak sesuai spesifikasi, justru bisa merusak keseluruhan produk dari sebuah industri.

4. Kebutuhan 4,6 Juta
Pada 20 Maret 2021, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan total kebutuhan garam bagi sektor industri di tahun 2021 mencapai 4,6 juta ton. Angka ini lebih besar dari total impor garam industri pada 2020 yang sebesar 2,9 juta ton.

Agus menyebut kebutuhan impor naik karena ada tambahan investasi pada industri pengguna garam. "Selain itu, terdapat peningkatan kebutuhan dari industri yang sudah ada," kata dia dalam keterangan tertulis.

5. Nilai Tambah Ekspor
Jika kebutuhan industri ini dipenuhi, kata Agus, maka nilai tambah bagi sektor industri bisa tercipta. Dia mencontohkan, industri kimia yang mengimpor garam senilai US$ 54,8 juta dan mampu menciptakan nilai tambah dalam bentuk ekspor senilai US$ 12,5 miliar.

Lalu, ada juga Industri Makanan-Minuman yang mengimpor garam senilai US$ 19,2 juta untuk bahan baku dan penolong industrinya. Sektor ini, kata Agus, mampu mengekspor produk sektornya senilai US$ 31,1 miliar.

6. PDIP Bersuara
Rencana impor 3 juta ton garam ini membuat parti pendukung pemerintah, PDI Perjuangan, ikut bersuara. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyesalkan keputusan impor garam yang ikut disetujui Lutfi.

Menurut dia, Lutfi mesti belajar dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang selalu membangun dialog dan menyerap aspirasi masyarakat untuk menentukan keputusan. Sehingga, Hasto mendesak, agar Lutfi melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang meliputi Kementerian/Lembaga, asosiasi petani, pakar dan juga kepala daerah.

“Menteri tidak hidup di menara gading sebab dia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," kata Hasto soal rencana impor dikutip dari Bisnis Indonesia pada 20 Maret 2021.

FAJAR PEBRIANTO

Baca juga: Sebut Impor Garam Sudah Diputuskan, Trenggono: Saat Ini Tunggu Data Kebutuhan