Fasilitas Bebas Cukai FTZ Memicu Peredaran Rokok Ilegal

JAKARTA - Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan insentif cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dihapuskan. Temuan tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK menunjukkan peredaran rokok yang menggunakan fasilitas bebas cukai di KPBPB di Batam, Bintan, Karimun, Sabang, dan Tanjung Pinang tak terkontrol. Jumlahnya melebihi kebutuhan daerah tersebut dan merembes ke luar kawasan perdagangan bebas.