Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengkritik penggunaan anggaran pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai berisiko menyebabkan pelaporan anggaran tak transparan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kritik dari lembaga independen yang bergerak di bidang kontrol sosial dirilis setelah 100 hari Prabowo melewati masa pemerintahan. Program MBG mulai diluncurkan pada 6 Januari 2025, dengan pembagian 570.000 porsi makanan pada hari pertama dan melibatkan 190 dapur di lebih dari 20 provinsi. Dengan fokus awal pada anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Ini menimbulkan kekhawatiran mengenai transparansi dan potensi konflik kepentingan, terutama terkait penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo untuk membiayai program tersebut,” demikian ditulis Fitra lewat pernyataan resmi, Senin, 3 Februari 2025.
Langkah menggunakan dana pribadi disebut berisiko tak transparan dan dapat menciptakan konflik kepentingan. Selain itu dinilai dapat menciptakan contoh buruk dalam tata kelola keuangan publik.
Menurut Fitra, jika Presiden atau pejabat negara menggunakan dana pribadi untuk kegiatan negara, maka penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas. Pembiayaan negara sebaiknya tetap bersumber dari anggaran negara yang jelas dan terkontrol. “Hal ini bertujuan agar tidak adanya politik balas jasa.”
Sebelumnya, kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengklaim sejumlah daerah menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo untuk menjalankan program MBG pertama kali diluncurkan pada 6 Januari lalu. “Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan Nasbi.
Makan bergizi gratis yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional mendapatkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Anggaran diusulkan bertambah seiring keinginan pemerintah untuk mempercepat target penyaluran sebesar 82,9 juta penerima.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: 100 Hari Kabinet Prabowo: Besar Angan Brigade Pangan
Foto 
