Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Garap Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP Hanya Punya Rp 1,6 Triliun Imbas Efisiensi Anggaran

Pagu anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tahun 2025 mulanya ditetapkan senilai Rp 5,274 triliun. Namun dipangkas Rp 3,661 triliun, sehingga tersisa Rp 1,613 triliun.

7 Februari 2025 | 09.27 WIB

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo setelah pelantikan pejabat Kementerian PKP di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, 20 Januari 2025. TEMPO/Riri Rahayu
Perbesar
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo setelah pelantikan pejabat Kementerian PKP di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, 20 Januari 2025. TEMPO/Riri Rahayu

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta -Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun ini tersisa Rp 1,613 triliun imbas efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PKP ditetapkan senilai Rp 5,274 triliun tapi kemudian dipangkas Rp 3,661 triliun.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemangkasan anggaran tidak menghalangi program 3 juta rumah per tahun. Program ini merupakan program pembangunan satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan. Program ini dijanjikan Prabowo sejak masa kampanye Pilpres 2024.

“Tentu ini (pemangkasan anggaran) tetap membuat kami semangat dan harus kreatif,” kata Ara usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2025. “Kreatif membuat program sesuai arahan Presiden Prabowo untuk 3 juta rumah selama satu tahun, baik yang dibangun maupun direnovasi.”

Di tengah kondisi anggaran saat ini, Ara akan memprioritaskan program-program perumahan yang menyentuh masyarakat langsung. Misalnya, program Bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Kami sudah lihat di lapangan, program itu sangay bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Ara.

Selain BSPS, program yang akan dikerjakan Ara addalah program  Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Politikus Partai Gerindra itu menargetkan kuota FLPP sebanyak 220.000 unit rumah. Ara juga menyatakan bakal mencari jalan agar kuota penyaluran bisa ditingkatkan. “Tapi setidaknya sudah punya titik awal itu minimal 220.000 yang tetap kami bangun,” ucapnya.

Selebihnya, Ara akan mengandalkan pembangunan rumah  oleh pengusaha melalui program corporate social responsibility (CSR) perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang sudah merealisasikan programnya antara lain PT Agung Sedayu Group yang membangun 250 unit hunian di Tangerang, Banten. Kemudian,  PT Berau Coal yang membangun di Kalimantan Timur dan PT PAL Indonesia yang membangun rumah di Muara Angke Jakarta—dengan berkolaborasi bersama Universitas Pertahanan (Unhan), dan PT Panca Karya Unggul.

Lebih lanjut ihwal pembiayaan, Ara akan berupaya mengoptimalkan kucuran dana dari investor. Terlebih sebelumnya sudah ada komitmen investasi dari Qatar dan Uni Emirat Arab. “Mereka sudah datang dan kami sudah sampaikan aset-aset yang bisa dikerjasamakan di mana saja,” kata dia.

Pilihan editor: Menteri Lingkungan Hidup Segel Proyek MNC Lido City di Jawa Barat Milik Hary Tanoesoedibjo 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600
close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus