Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall dapat melindungi ancaman-ancaman yang ada di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita kemarin buka wacana kembali (soal giant sea wall) supaya kita aware. Pada saat beberapa tahun ini pemerintah fokus ke IKN (Ibu Kota Nusantara), tapi di sisi lain pemerintah bukan abai terhadap pusat ekonomi dan bisnis di Pulau Jawa,” ujar Susi ketika ditemui usai acara Investortrust Economic Outlook 2024 di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat Pulau Jawa memiliki kontribusi sebesar 57,12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Lebih lanjut Susiwijono membenarkan konsep yang dicanangkan pemerintah, yakni pembangunan pusat pemerintahan di IKN dan pusat perekonomian dan bisnis di Pulau Jawa.
“Sehingga sebenarnya udah bener ini konsepnya. Jadi selain fokus ke IKN sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi bisnis yang selama ini menyumbang 57 persen lebih di Jawa itu kita juga dipikirkan,” tuturnya.
Menurutnya, konsep giant sea wall ini sudah ada sejak lama. “Di Jawa itu sepanjang Pantura, di situ lah lokasi dari infratruktur ekonomi kita, sekian banyak kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, zona-zona pertumbuhan ekonomi ada di Pantura,” kata Susi.
Melalui berbagai kajian para ahli, kata dia, bagian selatan Pulau Jawa tidak memiliki ancaman apa-apa, berbeda dengan Pantura yang memiliki ancaman seperti banjir rob, abrasi, dan lain-lain.
“Seminar nasional waktu itu mengamanatkan untuk bikin Satgas (Satuan Tugas). Kajiannya udah ada. Ini kan masuk PSN (Proyek Strategis Nasional), tanggul pantai, tanggul laut,” ucapnya.
Anak buah Menko Airlangga itu pun mengatakan baru tanggul pantai yang berhasil dibangun. Sementara tanggul laut, baru berupa kajian sehingga perlu dibentuk Satgas agar efektif. Namun, hal ini perlu melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L).
Foto 
