Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengawas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Susiwijono Moegiarso, berharap situasi di Rempang bisa terjaga kondusif. Sebelumnya Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City sempat ditentang warga dan menimbulkan konflik agraria.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Susiwijono, situasi yang aman menjadi salah satu tolak ukur bagi investor asing. Terutama perusahaan yang akan masuk ke sana yakni Xinyi Group. Nilai investasi perusahaan asal Cina itu diperkirakan mencapai Rp 381 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Xinyi kan juga investasi di KEK (kawasan ekonomi khusus) Gresik, jadi kami tetap berharap yang Batam ini mudah-mudahan tidak terganggu dengan isu apa pun,” ujar Susiwijono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.
Masalah relokasi lahan warga, kata dia, jadi salah satu fokus BP Batam dan pemerintah untuk diselesaikan. Tahun ini sekitar 350 hunian bagi warga terdampak proyek yang bakal dibangun. Lembaga tersebut menargetkan pembangunan 961 unit rumah akan rampung pada 2025.
Tahun ini pembangunan hunian berkolaborasi dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karena ada perubahan nomenklatur kementerian, bakal dilanjutkan oleh BP Batam. “Kita harus selesaikan, kan mereka direlokasi, diberikan tanah, diberikan rumah, disediakan semua infrastruktur lengkapnya."
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, mengatakan lembaganya diberi penugasan oleh pemerintah untuk penyedian lahan untuk investasi dan penanganan warga terdampak. Badan telah berkoordinasi dengan pengembang, yakni PT Makmur Elok Graha untuk penyediaan lahan tahap pertama tanah seluas 2.370 hektare.
Sebanyak 90 persen lahan menurut dia merupakan hutan produksi konversi atau HPK. Untuk hutan konversi, langkah pembebasannya adalah penurunan status HPK jadi area penggunaan lain. Di area itu pula, ada 961 kepala keluarga yang terdampak.
Di hadapan DPR, Sudirman menyatakan dinamika di lapangan membuat langkah pembangunan proyek tak semulus yang ditargetkan. “Sehingga ada peristiwa September 2023,” ujarnya.
Pada September 2023, konflik sempat terjadi antara pengembang dan warga yang menolak keberadaan PSN tersebut. Saat ini, dari 961 kepala keluarga, Sudirman mengklaim sudah ada 231 yang mendaftar untuk direlokasi. Sebanyak 41 kepala keluarga telah menempatai rumah permanen di lokasi yang disediakan BP Batam yakni Kampung Tanjung Banun, Pulau Galang, Kepulauan Riau. Dia berharap seluruh hunian untuk warga terdampak selesai dibangun pada tahun depan.
Foto 
