Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Solo - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berencana mengubah bekas kantor badan koordinasi wilayah (Bakorwil) di tiga daerah di wilayahnya menjadi mal pelayanan publik (MPP). Selain bekas kantor Bakorwil yang berada di Jalan Slamet Riyadi Solo, dua lainnya yang akan dijadikan MPP yakni di Pati dan Megelang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Luthfi mengemukakan pernyataan itu saat kunjungan kerja di bekas kantor Bakorwil di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 10 Maret 2025. Bekas kantor Bakorwil tersebut saat ini digunakan sebagai kantor Cabang Wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini kan dulu Bakorwil sekarang cabang dinas wilayah 7, jadi cabang dinas dan tenaga kerja perwakilan provinsi. Memang bekas-bekas Bakorwil nanti akan kami setting menjadi mal pelayanan publik," ujar Luthfi kepada wartawan di Solo
Luthfi mengatakan keberadaan MPP tersebut akan menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Jateng di masing-masing daerah. Sehingga masyarakat yang berada di daerah bisa terlayani.
"Sebagai kepanjangan tangan pemerintah provinsi di masing-masing kabupaten. Ada tiga eks Bakorwil yang akan kami jadikan MPP untuk mendapatkan pelayanan kami kepada masyarakat," katanya.
Menurut Luthfi, kantor bekas Bakorwil itu tersebut cukup untuk dijadikan MPP. Semua dinas di wilayah Provinsi, lanjut dia, akan berada di MPP.
"Dan ini baru pertama saya lihat dan cukup dan bisa. Ini sudah mulai jalan. Ya semuanya, semuanya akan jadi satu," ucapnya.
Ia mengatakan dengan mengubah eks kantor Bakorwil menjadi MPP tidak akan menambah anggaran maupun personel. "Dinas mana-mana strategis yang diampu wilayah langsung kita salurkan di wilayah tanpa menambah anggaran dan personel."
Luthfi menambahkan rencana itu merupakan bentuk mewujudkan janjinya pada saat kampanye lalu. Menurutnya hal itu agar lebih memudahkan pelayanan masyarakat oleh pemerintah.
"Ya janji politik saya kemarin. Memudahkan pelayanan kita, jadi birokrasi yang bagus adalah birokrasi yang bisa melayani paling kecil. Kalau Provinsi Jateng, masyarakat tidak perlu datang (ke Semarang) cuma di Bakorwil untuk menyampaikan," tuturnya.
Foto 
