Dilema Swasta

Thatcher sendiri, seperti dikutip Pang dari penelitian majalah The Eeonomist, punya pandangan menarik dengan swastanisasi perusahaan negara. Menurut perdana menteri itu, bilamana perusahaan negara yang memegang monopoli menyerahkan pemilikannya kepada swasta, maka pihak swasta akan dapat beroperasi tanpa banyak intervensi politik, mengadakan perencanaan, dan pengeluaran tanpa menunggu keputusan instansi pemerintah. Singkat kata, demikian Panglaykim, usaha privatisasi pada umumnya bisa dilihat sebagai suatu proses yang dapat mengembalikan mekanisme pasar dan harga.

Tapi ada yang berpendapat, kalau seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar dan harga, malah akan menimbulkan ketimpangan dan ketegangan di sektor lain. Karena alasan itu, maka pemerintah sering merasa perlu "Mengadakan intervensi atau memberikan hak monopoli kepada usaha milik negara untuk mencegah meluasnya ketimpangan-ketimpangan itu."

Di Indonesia gambaran seperti itu terasa dekat sekali. Di hampir setiap pojok kegiatan ekonomi, baik yang bersifat setengah pelayanan umum maupun komersial penuh, pasti sudah ditongkrongi perusahaan negara. Bidang usahanya tidak hanya mengamankan kekayaan alam--seperti minyak dan batu bara--untuk dimanfaatkan secara luas, tapi juga sudah mencakup soal-soal sepele macam rumah potong hewan maupun pabrik es.

"Swasta tidak berkembang karena tidak diberi kesempatan," kata Jenderal (purnawirawan) Soemitro. Tidak aneh, kata bekas Pangkopkamtib dalam diskusi itu, karena yang melaksanakan pembangunan dan kegiatan ekonomi mayoritas adalah pemerintah. Sampai Pelita III, swasta hanya menerima pekerjaan dari pemerintah, sebagai pemilik proyek. Jadi, kalau sekarang muncul ekonomi biaya tinggi, katanya, sumbernya jelas dari pemerintah. "Penyederhanaan struktur pemerintah perlu dilakukan karena muatannya sekarang sudah tipis," tambahnya. "Pemerintah kini harus menciptakan banyak kesempatan kepada swasta."

Bisakah swasta mengambil alih peranan badan usaha milik negara (BUMN)? Di masa lalu, memang, sebagian besar swasta nasional menghadapi soal sama: lemah modal dan manajemen. Buktinya, seperti dituturkan Panglaykim mengutip majalah Far Eastern Economic Review, sebagian besar duit hingga 1982 lalu masih dikuasai bank sentral dan bank komersial. "Ini berarti pola pembiayaan di Indonesia masih didominasi atau bergantung pada dana-dana bank pemerintah," katanya.

Peranan pembiayaan bank pemerintah, yang menyalurkan kredit likuiditas bank sentral dengan bunga rendah, memang cukup besar. Hampir bisa dipastikan, sebagian besar yang kini mengalir di tubuh sektor swasta adalah dana murah dari pemerintah. Karena itu, Pang mempertanyakan apakah kelompok swasta yang menerima kredit ratusan milyar dari bank pemerintah, yang secara teoretis saham dan kekayaannya sudah dijaminkan itu, masih bisa digolongkan sebagai usaha swasta sepenuhnya. Swasta besar macam grup Indocement, yang semula disangka kukuh itu, ternyata malah gampang ditiup angin. Tahun lalu, pemerintah terpaksa masuk ke penghasil semen Tiga Roda itu dengan membeli 35 persen saham di situ seharga Rp 364 milyar.

Sejumlah bank pemerintah, secara "tanggung renteng" juga membantu operasi penyelamatan--dalam satu paket--itu dengan menyediakan kredit dalam bentuk club deal US$ 120 juta untuk menutup utang valuta asingnya, supaya perusahaan tidak lagi terpukul karena kenaikan dolar yang bisa mengakibatkan rugi kurs cukup besar. Tapi, ketika tiba giliran swasta nasional merasa cukup kuat mengambil alih sebagian saham perkebunan PT Perkebunan IV di Tor Gamba, pemerintah malah maju mundur.

Dari serangkaian peristiwa terakhir itu, tampak jelas, pemerintah boleh dibilang belum siap dengan soal swastanisasi. Usaha Jasa Marga dan Perumtel membiayai pembangunan mereka pun bahkan dilakukan dengan menerbitkan obligasi bukan dengan mengeluarkan sebagian saham pemerintah di situ. Dengan kata lain, pemerintah, untuk sementara ini, masih belum ingin ada pihak swasta masuk menambah modal, maupun ikut duduk di manajemen badan usaha milik negara. Alasannya bisa macam-macam.

Kalangan ahli sendiri juga punya pendapat cukup beragam. Dr. Sri Edi Swasono, peserta diskusi, misalnya, lebih suka jika pemerintah menciptakan iklim baik untuk menggerakkan kegiatan ekonomi daripada melakukan swastanisasi BUMN. "Yang penting sekarang bukan privatisasi, sebab baik BUMN maupun swasta sama-sama memiliki kendala," katanya. Pandangan seorang teoretikus seperti itu memang tidak keliru. Tapi iklim baik bagi pemerintah, ternyata, tidak selalu selaras dengan keinginan swasta.

Presiden Direktur Samudera Indonesia, Soedarpo Sastrosatomo, memberi contoh mengenai usaha pemerintah menyelamatkan perusahaan pelayaran Samudra Djakarta Lloyd yang merugi terus, dengan cara memberi subsidi. Sementara itu, swasta yang baik dan bisa memperoleh laba macam Gesury Lloyd tak memperoleh apa-apa. Sebagai sama-sama unit kegiatan ekonomi, pembedaan pemberian fasilitas seperti itu, tentu, menimbulkan iklim kurang enak. Susahnya, pemerintah menganggap dana yang dikuasainya harus sepenuhnya dimanfaatkan BUMN, sekalipun benar sebagian sumbernya berasal dari pajak perusahaan swasta. Seolnya tentu akan jadi lain jika kelak pihak swasta mampu menggalang dana dari masyarakat maupun sumber pembiayaan di luar negeri secara lebih baik.