Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memperingatkan pemerintah untuk tidak memberikan narasi-narasi berlebihan mengenai rencana maupun kebijakan ekonomi yang dikeluarkan, termasuk terkait dengan Danantara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal ini Wija sampaikan merespons ucapan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, yang mengklaim pemerintah akan mengalokasikan US$ 20 miliar dari APBN setiap tahunnya ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Wija berpendapat narasi bombastis seperti yang diutarakan Hashim itu berpotensi menurunkan kredibilitas pemerintah, terutama jika klaim tersebut nantinya tidak bisa diwujudkan.
“Hati-hati mengeluarkan narasi kalau tidak bisa merealisasi,” kata Wija dalam seminar daring bertajuk ‘Apakah Pengelola Dana Negara Danantara Kebal Hukum?’, Sabtu, 1 Maret 2025. “Sekarang menyampaikannya enak, tapi kan sebentar lagi akan teruji itu terwujud atau tidak.”
Jangan sampai, ucap dia lagi, narasi bombastis itu justru menjatuhkan kredibilitas pemerintah ketika gagal diwujudkan. “Kalau kredibilitasnya jatuh di mata rakyat, di mata investor, itu berat bagi bangsa ini untuk bangkit menarik investasi. Menjual surat utang itu makin sulit,” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan perencanaan yang matang untuk segala kebijakan yang akan diambil. Kemudian, pemerintah juga perlu merealisasikan rencana secara hati-hati dan terstruktur. “Dengan segala kerendahan hati, kepada beliau-beliau yang sedang di pusat kekuasaan, harus hati-hati menyampaikan narasi,” ujar Wija.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintah akan menyuntikkan dana US$ 20 miliar setiap tahun untuk Danantara. Nilai tersebut setara lebih dari Rp 300 triliun.
Menurut Hashim, dana tersebut akan diambil dari kas negara. "Pemerintah berencana menyuntik kas US$ 20 miliar dari APBN setiap tahun," kata Hashim dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Hotel St Regis, Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025.
Hashim mengatakan dana itu akan pemerintah beri ke Danantara setiap tahun selama Prabowo menjabat. "Semoga (bisa menjabat) 10 tahun," ucap pria yang juga adik Prabowo itu.
Adapun Presiden Prabowo resmi meluncurkan BPI Danantara pada 24 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo mengatakan BPI Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional.
“Jangan salah, apa yang kami luncurkan hari ini bukan sekedar dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidato peresmian Danantara.
Prabowo menargetkan Danantara untuk mengoptimalkan pengelolaan investasi dan aset perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lembaga ini bakal mengelola aset perusahaan pelat merah yang diperkirakan mencapai US$ 900 miliar. Sedangkan pendanaan awalnya ditargetkan mencapai US$ 20 miliar.
Dana tersebut, kata dia, akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara. Dana itu akan diinvestasikan dalam lebih dari 20 proyek nasional sebagai bagian dari proyek industrialisasi dan hilirisasi.
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Danantara Diluncurkan, Bagaimana Nasib Kementerian BUMN?
Foto 
