Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengungkap dampak negatif kebijakan pemotongan anggaran pemerintah terhadap lesunya industri perhotelan di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian dan Lembaga untuk memangkas anggaran perjalanan dinas (Perdin) hingga 50 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak surat edaran penghematan anggaran Perdin dikeluarkan oleh Menteri Keuangan pada 7 November 2024, PHRI mencatat mayoritas kinerja perhotelan merosot di awal tahun ini. Berdasarkan survei yang diikuti oleh 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 83 persen responden melaporkan kinerja hotel tak membaik hingga Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini menunjukkan memang bahwa pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah dan melemahnya aktivitas MICE telah mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan," ujar Christy Megawati Ketua Bidang Litbang dan IT PHRI dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid, Jakarta, pada Sabtu, 22 Maret 2025.
MICE merupakan bisnis di bidang pariwisata yang mencakup kegiatan Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition yang disingkat menjadi MICE. Merujuk hasil survei yang diikuti oleh 717 hotel dengan total kapasitas 127.684 kamar, sebanyak 85 persen pelaku industri menilai kinerja hotel mereka pada Januari 2025 jauh lebih buruk dibandingkan pada Januari 2024.
Menurut Christy pelaku industri hotel awalnya optimistis kinerja mereka akan membaik, tapi dari Februari hingga Maret 2025 tren pasar cenderung pesimis. Christy menyebut sebanyak 30 persen responden mengalami kerugian pendapatan lebih dari 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Christy mengatakan kinerja hotel yang sangat terpengaruh pemangkasan anggaran perdin itu disebabkan karena sektor pemerintah yang menyumbang share market 5-7 persen bisnis hotel. "Serta sektor MICE mencapai 6-21 persen yang mengalami penurunan drastis," kata Christy melanjutkan.
Menurut dia dampak terparah itu dirasakan oleh hotel kelas menengah ke atas dan wilayah yang bergantung pada permintaan dari sektor pemerintahan. Ia menjelaskan para pelaku industri hotel menyoroti turunnya permintaan bisnis MICE akan menyeret penurunan tarif kamar dan persaingan harga. Ia khawatir itu akan membuat pasar tidak stabil dalam jangka panjang.
Berdasarkan temuan itu, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mendesak pemerintah untuk segera membelanjakan anggaran perjalanan dinas di sektor perhotelan. Hariyadi mengklaim hingga hari ini tidak ada okupansi hotel yang berasal dari sektor pemerintah.
"Kami mengharapkan pemerintah segera memakai, mengeksekusi (alokasi anggaran) 50 persen itu ya sudah segera jalankan gitu loh, karena kalau semakin lama maka ini dampaknya nanti akan ke mana-mana," kata Hariyadi. Ia menilai tidak hanya industri hotel yang terdampak efisiensi anggaran, tetapi juga sektor penerbangan hingga angkutan daerah.
Sri Mulyani sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran penghematan perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat pada 7 November 2024. Surat bernomor S-1023/MK.02/2024 itu meminta kementerian dan lembaga memangkas anggaran perdin sebesar 50 persen.
Tujuannya agar kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja di sisa tahun anggaran. Surat tersebut ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, hingga Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.
Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan juga telah menyampaikan imbauan penghematan ke jajaran Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan pada acara apel Kepala Satuan Wilayah Polri di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah. “Sekali lagi, hemat, kurangi pemborosan. Kurangi seremoni, jangan terlalu banyak (perayaan) HUT HUT,” ujar Presiden pada Rabu, 11 Desember 2024 lalu.
Eka Yudha dan Ilona Estherina berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Foto 
