Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Mataram - Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS NTB) telah merilis indikator terbaru statistik terkait Inflasi dan nilai tukar petani Juli 2024 serta pariwisata dan transportasi NTB Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin, bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, memaparkan inflasi year on year (y–on–y) Provinsi NTB pada Juli 2024 sebesar 1,91 persen. ‘’Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran,’’ kata Wahyudin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di antaranya kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,05 persen, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,60 persen, dan kelompok rekreasi olahraga, dan budaya sebesar 2,42 persen. Inflasi NTB bulan Juli, lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 2,13 persen.
Untuk sektor pariwisata, pada bulan Juni 2024, jumlah tamu menginap di hotel bintang sebanyak 97.128 orang, naik 5,36 persen dibanding bulan sebelumnya. Jumlah tamu yang menginap di hotel non bintang pada periode yang sama juga naik 1,61 persen dari bulan sebelumnya, dengan total tamu 92.855 orang. Secara kumulatif sepanjang tahun 2024 ini, jumlah tamu menginap di hotel seluruh NTB sebanyak 932.312 orang, dengan 296.707 orang merupakan tamu mancanegara dan 635.605 tamu Nusantara.
Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Aryadi menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Lingkup Pemprov NTB untuk selalu mengupdate dan memperhatikan data yang dirilis oleh BPS. ‘’Baik data inflasi, pertumbuhan ekonomi, Nilai Tukar Petani, pariwisata, transportasi, dan berbagai indikator statistik lainnya,’’ ujarnya.
Gita Aryadi yang pernah menjabat Kepala Dinas Pariwisata NTB tersebut juga menyampaikan rasa bahagianya, bisa menghadiri secara langsung rilis BPS Provinsi NTB dari awal hingga akhir secara lengkap. Seluruh data ini akan menjadi bahan rujukan pengambilan kebijakan yang sangat baik,’’ ucapnya.
Ini akan menjadi referensi membuat kebijakan yang tidak lagi berdasarkan intuisi. Tetapi berdasarkan data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. ‘’Direktif saya kepada seluruh Kepala OPD, berdasarkan data-data inilah kita merumuskan dan mengambil kebijakan,” katanya.
Foto 
